Jakarta (Antara) - Koalisi Seni Indonesia menyatakan draf RUU Kebudayaan yang diusulkan oleh inisiatif DPR RI dinilai masih belum bisa menjawab permasalahan riil yang terdapat di Tanah Air terkait pengembangan kebudayaan bangsa.
"Koalisi Seni Indonesia memandang bahwa draf RUU Kebudayaan yang saat ini telah resmi menjadi RUU Kebudayaan inisiatif DPR RI sama sekali tidak menjawab kebutuhan pengembangan kebudayaan yang riil di masyarakat," kata Ketua Pengurus KSI Abduh Aziz dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Menurut Abduh Aziz, RUU Kebudayaan tidak riil antara lain karena isinya menyiratkan diperlukan adanya mekanisme "polisi kebudayaan" di warga dan komunitas.
Mengingat pentingnya peran dan potensi kebudayaan Indonesia dalam kondisi global kini, Koalisi Seni Indonesia meminta kepada Komisi X DPR agar melibatkan partisipasi segenap konstituen kebudayaan untuk pembahasan RUU tersebut ke depan.
Terlebih lagi, ujar dia, DPR periode 2009-2014 hanya menyisakan satu masa sidang lagi, mulai dari 16 Agustus sampai dengan 30 September 2014 sehingga DPR dan Pemerintah memiliki keterbatasan waktu untuk membahasnya.
Koalisi Seni Indonesia juga mengimbau Komisi X DPR agar tidak terburu-buru untuk membahas dan mengesahkan RUU Kebudayaan, sekaligus meminta DPR turut melibatkan Koalisi Seni pada pembahasan RUU Kebudayaan.
"Gerak, dinamika, dan inisiatif warga atau komunitas yang telah ada tersebut lebih membutuhkan peran pemerintah sebagai fasilitator baik dalam kepastian hukum untuk menjamin hak-hak berkebudayaan yang dimiliki semua warga termasuk kelompok minoritas," katanya.
Ia juga menginginkan agar RUU Kebudayaan juga mencakup jaminan kebebasan berekspresi dan berinisiatif; dukungan infrastruktur dan sumberdaya yang memungkinkan dinamika dan inisiatif tersebut bertumbuh dengan sehat; akses terhadap infrastruktur dan sumberdaya yang dikelola secara transparan dan akuntabel.
Selain itu, dibutuhkan pula kebijakan-kebijakan yang dapat menstimulasi tumbuhnya dukungan terhadap pengembangan kebudayaan dari masyarakat maupun korporasi.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kekuatan kesenian dan kebudayaan merupakan salah satu keunggulan bangsa Indonesia yang harus selalu ditonjolkan dan ditumbuhkembangkan. "Indonesia negara yang semakin maju dan berkembang, Karena itu semua kekuatan termasuk talenta seni dan budaya harus ditumbuhkembangkan," kata Presiden Yudhoyono dalam acara Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional di Istana Cipanas, Cianjur, Sabtu (9/8).
Menurut Yudhoyono di Indonesia banyak terdapat "mutiara terpendam" yang diyakini bakal membuat Indonesia sebagai negara yang unggul dalam bidang kesenian dan budaya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan sosok yang sangat konsisten dalam mencintai dunia seni.
"Saya ingin menegaskan Bapak Presiden sangat konsisten (dalam mencintai dunia seni)," kata Mohammad Nuh dalam acara Silaturahim Presiden dengan Seniman dan Budayawan di Istana Cipanas, Jumat (8/8) malam. (Antara)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014
"Koalisi Seni Indonesia memandang bahwa draf RUU Kebudayaan yang saat ini telah resmi menjadi RUU Kebudayaan inisiatif DPR RI sama sekali tidak menjawab kebutuhan pengembangan kebudayaan yang riil di masyarakat," kata Ketua Pengurus KSI Abduh Aziz dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Menurut Abduh Aziz, RUU Kebudayaan tidak riil antara lain karena isinya menyiratkan diperlukan adanya mekanisme "polisi kebudayaan" di warga dan komunitas.
Mengingat pentingnya peran dan potensi kebudayaan Indonesia dalam kondisi global kini, Koalisi Seni Indonesia meminta kepada Komisi X DPR agar melibatkan partisipasi segenap konstituen kebudayaan untuk pembahasan RUU tersebut ke depan.
Terlebih lagi, ujar dia, DPR periode 2009-2014 hanya menyisakan satu masa sidang lagi, mulai dari 16 Agustus sampai dengan 30 September 2014 sehingga DPR dan Pemerintah memiliki keterbatasan waktu untuk membahasnya.
Koalisi Seni Indonesia juga mengimbau Komisi X DPR agar tidak terburu-buru untuk membahas dan mengesahkan RUU Kebudayaan, sekaligus meminta DPR turut melibatkan Koalisi Seni pada pembahasan RUU Kebudayaan.
"Gerak, dinamika, dan inisiatif warga atau komunitas yang telah ada tersebut lebih membutuhkan peran pemerintah sebagai fasilitator baik dalam kepastian hukum untuk menjamin hak-hak berkebudayaan yang dimiliki semua warga termasuk kelompok minoritas," katanya.
Ia juga menginginkan agar RUU Kebudayaan juga mencakup jaminan kebebasan berekspresi dan berinisiatif; dukungan infrastruktur dan sumberdaya yang memungkinkan dinamika dan inisiatif tersebut bertumbuh dengan sehat; akses terhadap infrastruktur dan sumberdaya yang dikelola secara transparan dan akuntabel.
Selain itu, dibutuhkan pula kebijakan-kebijakan yang dapat menstimulasi tumbuhnya dukungan terhadap pengembangan kebudayaan dari masyarakat maupun korporasi.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kekuatan kesenian dan kebudayaan merupakan salah satu keunggulan bangsa Indonesia yang harus selalu ditonjolkan dan ditumbuhkembangkan. "Indonesia negara yang semakin maju dan berkembang, Karena itu semua kekuatan termasuk talenta seni dan budaya harus ditumbuhkembangkan," kata Presiden Yudhoyono dalam acara Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional di Istana Cipanas, Cianjur, Sabtu (9/8).
Menurut Yudhoyono di Indonesia banyak terdapat "mutiara terpendam" yang diyakini bakal membuat Indonesia sebagai negara yang unggul dalam bidang kesenian dan budaya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan sosok yang sangat konsisten dalam mencintai dunia seni.
"Saya ingin menegaskan Bapak Presiden sangat konsisten (dalam mencintai dunia seni)," kata Mohammad Nuh dalam acara Silaturahim Presiden dengan Seniman dan Budayawan di Istana Cipanas, Jumat (8/8) malam. (Antara)
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014