Solo (Antara) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham
Samad, mengaku tidak ingin menjadi menteri dalam kabinet Joko
Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) meskipun masuk dalam nominasi.
Samad mengatakan hal tersebut di sela-sela menghadiri "Seminar Nasional Sinergisitas KPK Birokrasi dan Perguruan Tinggi Untuk Mewujudkan Pemerintahan Bebas Korupsi", di Auditorium Universitas Sebelas Maret (UNS) di Kentingan, Solo, Kamis.
"Saya ingin konsentrasi menyelesaikan tugas-tugas di KPK sampai akhir masa jabatannya tahun 2015, karena masih banyak yang harus dikerjakan untuk bangsa ini," katanya.
Menurut dia, masih banyak orang-orang Indonesia yang pantas menjadi menteri.
"Ya untuk itu jangan saya yang diminta jadi menteri, karena yang lain juga masih banyak," kata pria yang saat itu didampingi Rektor UNS Ravik Karsidi.
"Kalau saya jadi menteri, nanti yang menangkap presiden, menteri, atau pejabat lainnya yang melakukan penyelewengan siapa?" pungkasnya. (Antara)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014
Samad mengatakan hal tersebut di sela-sela menghadiri "Seminar Nasional Sinergisitas KPK Birokrasi dan Perguruan Tinggi Untuk Mewujudkan Pemerintahan Bebas Korupsi", di Auditorium Universitas Sebelas Maret (UNS) di Kentingan, Solo, Kamis.
"Saya ingin konsentrasi menyelesaikan tugas-tugas di KPK sampai akhir masa jabatannya tahun 2015, karena masih banyak yang harus dikerjakan untuk bangsa ini," katanya.
Menurut dia, masih banyak orang-orang Indonesia yang pantas menjadi menteri.
"Ya untuk itu jangan saya yang diminta jadi menteri, karena yang lain juga masih banyak," kata pria yang saat itu didampingi Rektor UNS Ravik Karsidi.
"Kalau saya jadi menteri, nanti yang menangkap presiden, menteri, atau pejabat lainnya yang melakukan penyelewengan siapa?" pungkasnya. (Antara)
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014