Menanti Janji Legislator

Bengkulu (Antara) - Sudah sepekan wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu bertugas pascapelantikan, Senin (1/9).

Sejumlah warga menaruh harapan besar kepada mereka yang terpilih untuk memenuhi janjinya ketika kampanye, minimal ikut memperhatikan perkembangan pembangunan di daerah pemilihannya.

Iskandar, warga Kota Bengkulu, mengatakan bahwa dirinya senang calon yang dipilihnya menang dan kini duduk di kursi "empuk" DPRD provinsi.

"Kami berharap dia mau dan mampu menyampaikan aspirasi ketika dia himpun saat kampanye lalu," harapnya.

Warga lainnya Muhaimin, yang tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, mengatakan hal serupa ingin apa yang telah disampaikan saat kampanye pemilu anggota legislatif itu direalisasikan.

"Bagi kami di daerah yang penting adalah pembangunan jalan sebagai sarana transportasi utama. Sebab, hasil panen kami dibeli murah oleh pengepul yang datang. Kalau jalanan bagus, kami bisa membawa langsung ke pasar," katanya.

Pada pelantikan anggota DPRD Provinsi Bengkulu periode 2014--2019, dua di antaranya adalah anak Bupati Bengkulu Selatan dan Lebong.

"Yang laki-laki (anak Bupati Lebong) namanya Batara Yudha Pratama Wijaya dan yang perempuan (anak Bupati Bengkulu Selatan) bernama Ria Oktarina," kata Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu Syofwin Syaiful.

Kedua anak bupati tersebut tergolong cukup muda sebagai anggota legislatif, bahkan Ria Oktarina masih berumur 25 tahun dan menjadi anggota termuda.

Sementara itu, Yudha mengatakan bahwa dirinya terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu periode 2014--2019 pada umur 29 tahun.

"Saya merasa senang, yang jelas setelah pelantikan, ini merupakan awal, bagaimana nantinya bisa memberikan manfaat untuk Bengkulu, khususnya daerah pemilihan (dapil) tempat saya terpilih, yakni Kabupaten Lebong dan Rejang Lebong," kata dia.

Dia mengatakan, untuk rencana dan program dirinya, akan dirancang setelah mengikuti masa orientasi legislatif yang akan digelar di Kementerian Dalam Negari RI.

"Ini pengalaman pertama saya sebagai anggota legislatif, saya baru di sini, untuk langkah ke depan saya normatif saja," kata Yudha.

Walaupun belum memiliki pengalaman sebagai legislator, dia menyatakan dirinya siap untuk melanjutkan tongkat estafet dari anggota DPRD periode 2009--2014.

"Saya siap, pekerjaan rumah DPRD yang lama sudah merupakan tugas kami untuk menyelesaikannya," katanya.

Ria Oktarina adalah salah seorang anggota DPRD Provinsi Bengkulu terpilih dan telah dilantik Senin lalu mengatakan bahwa dirinya tetap sesuai dengan komitmen awal, yakni fokus pada perjuangan hak-hak perempuan.

"Saya berasal dari kabupaten, yakni Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kaur. Di sana perempuan dan anak masih belum mendapatkan hak-hak mereka semestinya," kata dia.

Ria yang juga merupakan anak dari Bupati Bengkulu Selatan mengatakan, dengan menjadi anggota legislatif di Provinsi Bengkulu, berarti membuka peluang dan jaringan untuk memperbaiki kondisi perempuan dan anak di daerah.

"Tidak hanya Bengkulu Selatan dan Kaur, tetapi seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Saya melihat kondisi perempuan dan anak di daerah masih jauh dari standar strata sosial dan ekonomi," katanya.

Menurut anggota DPRD Provinsi Bengkulu termuda itu, dirinya langsung siap dengan komitmen tersebut, setelah mengucapkan sumpah anggota legislatif terpilih pada Senin.

"Saya mendapat dukungan yang besar dari keluarga, terutama suami. Dari dukungan tersebut saya optimis bisa mengemban amanah ini," ucapnya.

Menurut ria, dirinya memang belum memiliki pengalaman sebagai legislator. Namun, pengalaman berorganisasi dan latar belakang akademik cukup menjadi fondasi untuk memperjuangkan aspirasi perempuan di legislatif.

"Saya pernah ikut berorganisasi di badan eksekutif mahasiswa (BEM), menyelesaikan studi S-1 di jurusan psikologi, dan S-2 di Jurusan Psikologi Industri dan Organisasi," katanya.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, berjanji mengawasi kinerja tiga kadernya, termasuk salah satu yang menjadi pimpinan di DPRD setempat.

"Kita akan awasi mereka. Kalau melanggar ada sanksinya dari partai," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Mukomuko Bas Hendri di Mukomuko.

Untuk itu, dia berharap tiga kader partai itu yang terpilih menjadi anggota DPRD periode 2014--2019 tidak lupa dengan semua janjinya, baik dengan pendukungnya maupun aturan partai.

Meskipun mereka itu sekarang sudah resmi menjadi anggota DPRD, kata dia, partai yang punya kewenangan kuat untuk memproses kader yang berkinerja buruk, termasuk yang melanggar aturan partai.

Menurut dia, tidak terkecuali terhadap ketua DPRD setempat dari partai itu, kapan saja bisa diganti dengan anggota DPRD lainnya dari partai itu kalau melanggar aturan.

"Kalau untuk kader yang menjabat ketua DPRD setempat, memang tidak langsung kita ganti kalau melanggar aturan, tetapi diberikan waktu selama satu tahun bagi dia untuk bekerja," ujarnya lagi.

Menurut dia, kalau satu tahun kinerjanya tidak bagus ditambah melanggar aturan dasar dan aturan rumah tangga partai, bisa saja digantikan dengan kader lain yang juga duduk di DPRD setempat.

Terkait dengan perwakilan partai itu sebagai ketua DPRD setempat, kata dia, tetap Armansyah sesuai penilaian dia itu memiliki sumber daya manusia (SDM) dan berpengalaman dalam berorganisasi.

"Pengajuan kami ke Sekretariat DPRD tetap Armansyah karena dia lebih mampu," ujarnya lagi.

Kecuali, kata dia, kalau ketua DPRD itu melanggar aturan partai dapat digantikan dengan dua kader partai itu yang duduk di DPRD, yakni Fitri dan Busra. 

Efisiensi Anggaran

Ketua DPRD Provinsi Bengkulu terpilih Ihsan Fajri menegaskan bahwa pihaknya akan menerapkan efisiensi anggaran untuk penyelenggaraan legislatif periode 2014--2019.

"Kami akan buat pengaturan agar anggaran yang digunakan lebih efektif dan efisien, tidak hanya pada penggunaan, tetapi juga pada pembahasan anggaran," kata dia.

Dia mengatakan, dengan efisiensi anggaran, bukan berarti penyelenggaraan legislatif di DPRD Provinsi Bengkulu menjadi tidak maksimal dan penurunan kualitas.

"Efisiensi itu, bukan berarti memangkas anggaran sembarangan, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan dan tidak berlebihan sehingga anggaran yang digunakan menjadi lebih efektif dan efisien," katanya.

Selain program penghematan anggaran, dia mengatakan bahwa DPRD Provinsi Bengkulu juga akan fokus pada pembangunan daerah yang berkelanjutan.

"Sejauh ini akses pemerintah daerah dengan pusat masih tertutup sehingga pembangunan di daerah kita jarang mendapat perhatian," ucapnya.

Oleh sebab itu, Ihsan merencanakan pihaknya akan membuka jaringan komunikasi daerah dengan pemerintahan pusat, apalagi dirinya merupakan salah satu anggota legislatif yang berasal dari partai politik PDI Perjuangan yang notabene merupakan parpol pengusung pemerintahan yang baru.

"Ini agar pembangunan di daerah kita cepat berjalan dan terlaksana sehingga pertumbuhan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu bisa terjadi percepatan," katanya.

***1***