Bupati ganti honorer daerah yang belum mengabdi

Mukomuko (Antara) - Bupati Mukomuko, Provinsi Bengkulu Ichwan Yunus menyatakan pihaknya siap mengganti honorer daerah yang selama ini diduga belum pernah menjadi tenaga kerja sukarela di instansi pemerintah setempat.

"Pendek kata kita siap semua. Kalau ada keluhan dari masyarakat kita ubah semua," katanya, saat dimintai keterangan terkait desakan DPRD agar pemerintah setempat merevisi sebanyak 600 orang tenaga kerja sukarela (TKS) yang diterima menjadi honorer daerah, di Mukomuko, Kamis.   

DPRD mendesak dilakukan revisi karena diduga ada sejumlah oknum TKS yang belum pernah mengabdi di instansi pemerintah setempat tetapi telah diangkat menjadi honorer daerah.

Honorer daerah itu, katanya, TKS yang selama ini belum pernah mengabdi di instansi pemerintah setempat dan menggantinya dengan TKS yang telah lama mengabdi.

Untuk pergantian oknum TKS yang diterima menjadi honorer daerah itu, lanjutnya, akan diproses lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah setempat.

Terkait dengan jumlah TKS yang diterima menjadi honorer daerah, lanjutnya, masih sebanyak 600 orang.

Dia mengatakan, dirinya merasa sangat sedih setelah mengetahui munculnya permasalahan dalam penerimaaan honorer daerah.

Awalnya dia menganggap semua proses penerimaan honorer daerah itu dapat berjalan dengan lancar, namun ada ada saja oknum oknum yang bermain dan memanfaatkan kesempatan itu.

Kabid Data dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Mukomuko, Edi Suntono, mengatakan instansi itu telah mengumpulkan data data TKS yang tersebar di 15 kecamatan yang telah lama mengabdi.

Menurutnya, data ini dibutuhkan oleh Sekretaris Daerah pemerintah setempat untuk disampaikan ke DPRD setempat.

Terkait dengan penerimaan sebanyak 600 honorer daerah, lanjutnya, honorer daerah itu merupakan TKS yang mengabdi di instansi terkait berdasarkan pengajuan dari dari kepala instansi.

"Kami menerima data dari instansi yang mempekerjakan TKS. Data ini lah pedoman kami menerima dan mengangkat TKS menjadi honorer daerah," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, sebanyak 600 orang itu yang selama ini terpantau oleh instansi itu. Di luar itu atau di kecamatan tidak terpantau.***1***