Temanggung (Antara) - Wacana kenaikan harga bahan bakar minyak atau pencabutan subsidi BBM pada awal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bukan berarti tidak prorakyat, kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Temanggung Elisabeth Intan K.
"Kami sebagai kader PDI Perjuangan di daerah mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk menaikkan harga BBM," katanya di Temanggung, Senin.
Ia menjelaskan pencabutan subsidi BBM yang akan dilakukan Jokowi-JK justru untuk meminimalisasi pihak-pihak yang senang mengambil untung dari barang bersubsidi dan untuk menekan subsidi yang tidak tepat sasaran.
"Pencabutan subsidi BBM ini justru membela rakyat, karena selama ini tidak sedikit oknum yang memanfaatkan barang bersubsidi untuk kepentingannya," katanya.
Menurut dia wacana kenaikan harga BBM membuktikan pemerintahan Jokowi-JK benar menginginkan kerja, kerja nyata, bukan semata pencitraan.
"Tidak hanya mengejar popularitas saja. Kebijakan ini sungguh jauh dari kebijakan populer," katanya.
Intan mengatakan seperti pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bahwa semua kader PDI Perjuangan diminta untuk mendukung program-program pemerintah Jokowi-JK, termasuk rencana menaikkan harga BBM.
"Bukan hanya wacana ini saja, ke depan program-program yang akan dilakukan Jokowi akan kami dukung," katanya.
Ia mengatakan peningkatan kebutuhan BBM telah sampai pada tahap tidak wajar, membuang sekian banyak anggaran hanya untuk dibakar dan bukan berbentuk sesuatu yang lebih berguna.
"Masalah subsidi ini sebenarnya hanyalah bom waktu, pasti akan dicabut, hanya masalah siapa, kapan, dan bagaimana tetap akan dilakukan mengingat subsidi untuk BBM sudah sangat tinggi," katanya.
Ia mengatakan subsidi BBM bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
"Selain itu pencabutan subsidi BBM ini tidak hanya menumpuk di Pulau Jawa saja," katanya. ***1***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014