HMI: Daerah harus peka terkait kenaikan BBM

Bengkulu (Antara) - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bengkulu mengkritisi revisi harga subsidi BBM dan meminta pemerintah daerah peka serta mengambil langkah inisiatif agar dampak kenaikan harga BBM tidak terlalu berpengaruh terhadap masyarakat.

"Ada empat tuntutan kami terhadap Pemerintah Provinsi Bengkulu, dan yang paling utama adalah segera naikkan upah minimum provinsi, kalau tidak, kenaikan BBM ini sangat berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan rakyat," kata Ketua HMI Cabang Bengkulu Abdul Aziz di Bengkulu, Jumat.

Dia mengatakan mata pencaharian terbesar masyarakat setempat adalah sektor pertanian dan perkebunan, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga harus memberikan perhatian khusus, sehingga petani tidak terlalu merasakan dampak negatif kenaikan harga BBM.

"Pemerintah daerah secepatnya harus memperbaiki infrastruktur jalan hingga ke perdesaan, sehingga distribusi barang dan jasa maupun hasil pertanian petani tidak terkendala. Secepatnya juga harus optimalisasi sektor kemaritiman," katanya.

Lebih lanjut Aziz mengungkapkan, pihaknya juga menuntut optimalisasi kinerja pemerintah daerah, dan menindak mafia serta permainan harga komoditas pertanian dan perkebunan.

"Kita juga berharap adanya stabilisasi harga sawit, karet, kopi, pinang serta komoditas pertanian lainnya," ucapnya.

Di sisi lain, melihat informasi aksi demonstrasi kenaikan harga BBM di daerah lain yang menimbulkan korban luka-luka, dia mengatakan, HMI cabang Bengkulu meminta aparat keamanan tidak melakukan tindakan represif dalam menggelar pengamanan demonstrasi.

Aksi demonstrasi penolakan kenaikan BBM pada Jumat, merupakan aksi lanjutan pada hari ketiga, sebelumnya pada Rabu dan Kamis, sejumlah mahasiswa juga telah menggelar aksi yang sama.

Tujuan lokasi menggelar demonstrasi, yakni di pusat Kota Bengkulu, Simpang Lima, DPRD Provinsi Bengkulu Serta Kantor Gubernur Bengkulu.