Jakarta, (Antara) - Pengamat Politik Boni Hargens mengatakan terlalu cepat untuk menilai pemerintahan baru gagal karenanya masyarakat perlu memberi kesempatan pemerintahan Joko Widodo--Jusuf Kalla untuk bekerja.
"Masyarakat jangan terlalu cepat mengadili maupun memberikan penilaian bahwa pemerintahan Jokowi gagal, karena perlu waktu untuk menerapkan segala kebijakannya," katanya di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, kebijakan kontroversi menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya. Alasan menaikkan BBM bersubsidi karena ada celah ruang fiskal yang begitu sempit dalam APBN.
Keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi membuat pemerintah harus serius menjalankan program Kartu Perlindungan Sosial yang terdiri dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Selain itu, pemerintah perlu juga serius menjalankan program lain yang diarahkan pada pembangunan manusia.
Ia pun menyadari adanya guncangan sosial akibat naiknya harga BBM, namun dapat diprediksi imbasnya hanya pada naiknya harga kebutuhan pokok dalam waktu tertentu.
Menurut dia, memang akan ada turbulensi sosial, tapi itu juga tak akan lama berlangsung. Karena pemerintah harusnya sudah punya kebijakan lain yang prorakyat dari hasil pengurangan subsidi tersebut.
Boni menegaskan dirinya akan tetap kritis dalam melihat kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintahan Joko Widodo--Jusuf Kalla.
"Jika memang pemerintahan Jokowi melenceng, tidak menerapkan konsepnya, maka kita yang paling terdepan untuk mengkritisinya," ujar dia. ***1***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014
"Masyarakat jangan terlalu cepat mengadili maupun memberikan penilaian bahwa pemerintahan Jokowi gagal, karena perlu waktu untuk menerapkan segala kebijakannya," katanya di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, kebijakan kontroversi menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya. Alasan menaikkan BBM bersubsidi karena ada celah ruang fiskal yang begitu sempit dalam APBN.
Keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi membuat pemerintah harus serius menjalankan program Kartu Perlindungan Sosial yang terdiri dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Selain itu, pemerintah perlu juga serius menjalankan program lain yang diarahkan pada pembangunan manusia.
Ia pun menyadari adanya guncangan sosial akibat naiknya harga BBM, namun dapat diprediksi imbasnya hanya pada naiknya harga kebutuhan pokok dalam waktu tertentu.
Menurut dia, memang akan ada turbulensi sosial, tapi itu juga tak akan lama berlangsung. Karena pemerintah harusnya sudah punya kebijakan lain yang prorakyat dari hasil pengurangan subsidi tersebut.
Boni menegaskan dirinya akan tetap kritis dalam melihat kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintahan Joko Widodo--Jusuf Kalla.
"Jika memang pemerintahan Jokowi melenceng, tidak menerapkan konsepnya, maka kita yang paling terdepan untuk mengkritisinya," ujar dia. ***1***
Editor : Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014