Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo berharap keanggotaan penuh Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrrorism Financing (FATF) sejak Oktober 2023, memperkuat komitmen dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
“Saya berharap bahwa keanggotaan penuh ini menjadi momentum yang baik untuk terus menguatkan komitmen pencegahan dan pemberantasan TPPU,” kata Presiden dalam sambutannya pada acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu.
Joko Widodo mengatakan menguatnya komitmen pencegahan dan pemberantasan TPPU dapat meningkatkan kredibilitas ekonomi nasional dan juga membuat persepsi mengenai sistem keuangan RI menjadi semakin baik.
“Ini penting sekali, dan akhirnya ini akan mendorong berbondong-bondongnya investasi untuk masuk ke negara kita Indonesia. Reputasi itu penting. Penilaian dunia internasional itu penting,” jelasnya.
Presiden Widodo pun menyampaikan terima kasih atas kerja keras Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta kementerian dan lembaga, sehingga Indonesia telah menjadi anggota penuh dari FATF mulai Oktober 2023.
Presiden menekankan bukan hal mudah bagi suatu negara untuk bisa diterima menjadi anggota penuh FATF.
“Kadang saya juga melihat itu malu. Karena (dulu) di keanggotaan G20 yang belum masuk tinggal kita saja, yang lain sudah diterima sebagai anggota penuh FATF. Sehingga ini memang kita harus tepuk tangan, untuk kerja keras PPATK dan kementerian/lembaga, karena ini bukan hal yang mudah untuk bisa diterima,” jelasnya.
Dia juga menilai keanggotaan penuh RI di FATF merupakan bentuk pengakuan dunia internasional atas efektivitas regulasi, koordinasi dan implementasi di lapangan terhadap antipencucian uang dan juga pendanaan terorisme di Indonesia.
