Bengkulu, (Antara) - Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Bengkulu siap membeberkan berbagai persoalan yang terjadi di daerah tersebut pada kongres nasional ke-4 di Bantul, Yogyakarta 8-12 Desember 2014.
Aktivis KPI Bengkulu Irna Riza Yuliastuti, dari Yogyakarta, Senin menjelaskan, daerah tersebut mengirimkan sebanyak 75 perempuan asal Bengkulu yang terdiri dari anggota KPI Bengkulu dan tokoh perempuan Bengkulu yang mewakili cabang Kota Bengkulu, Kabupaten Rejanglebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, serta Kabupaten Kepahiang yang terdiri dari berbagai latar.
"Perempuan petani akan bicara tentang persoalan mendasar seorang petani perempuan, nelayan, ibu rumah tangga, guru,pedagang, pengacara, mahasiswi, pekerja rumah tangga juga akan bicara hal yang sama tentang persoalan mendasar mereka sebagai perempuan dengan profesi yang berbeda-beda," kata Irna, yang juga Sekretaris KPI Wilayah Bengkulu.
Pemenuhan hak untuk ke luar dari kemiskinan terutama bagi perempuan, lanjut dia, merupakan terjemahan dari hak hidup layak dan bermartabat yang sudah dijamin oleh konstitusi nasional.
"Banyak sekali kebijakan negara yang tujuannya untuk mensejahterkan rakyatnya tidak tercapai dikarenakan penyamarataan perlakuan berupa program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, padahal dengan perbedaan geografis, kultur dan budaya tidak semua program itu tepat sasaran," kata dia.
Persoalan dan pengalaman perempuan Bengkulu, jelas Irna, tentu tidak akan sama dengan perempuan di daerah lain. Oleh sebab itu "PR" besar dalam kongres nasional tersebut akan merumuskan bersama rekomendasi politik perempuan se-Indonesia guna terwujudnya masyarakat yang demokratis dan sejahtera.
Kegiatan yang dimulai tanggal 8-12 Desember ini juga akan diikuti oleh rangkaian seminar dan diskusi bertema perempuan dan perlindungan sosial, pelayanan publik, keterwakilan perempuan, ketahanan pangan, UU desa, anti korupsi, kebencanaan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, anti traficking (perdagangan orang), keberagaman dan lainnya.
Irna menambahkan, sebagai organisasi massa perempuan yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan demokrasi, KPI menitikberatkan pada pelibatan perempuan dalam pengambil keputusan baik ranah domestik maupun publik.
"Pelibatan yang setara antara perempuan dan laki laki diharapkan dapat menjadi solusi dalam peningkatan kualitas hidup manusia yang juga berdampak pada masyarakat yang lebih baik. Sejarah membuktikan bahwa ketika kebijakan diambil tanpa melibatkan suara dan pengalaman hidup perempuan maka keputusan yang diambil tidak akan mengentaskan persoalan yang ada, bahkan akan memunculkan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif. Setidaknya ada 265 kebijakan diskriminatif dari 342 kebijakan produk otonomi daerah yg didata komnas perempuan," katanya.
***1***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014
Aktivis KPI Bengkulu Irna Riza Yuliastuti, dari Yogyakarta, Senin menjelaskan, daerah tersebut mengirimkan sebanyak 75 perempuan asal Bengkulu yang terdiri dari anggota KPI Bengkulu dan tokoh perempuan Bengkulu yang mewakili cabang Kota Bengkulu, Kabupaten Rejanglebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, serta Kabupaten Kepahiang yang terdiri dari berbagai latar.
"Perempuan petani akan bicara tentang persoalan mendasar seorang petani perempuan, nelayan, ibu rumah tangga, guru,pedagang, pengacara, mahasiswi, pekerja rumah tangga juga akan bicara hal yang sama tentang persoalan mendasar mereka sebagai perempuan dengan profesi yang berbeda-beda," kata Irna, yang juga Sekretaris KPI Wilayah Bengkulu.
Pemenuhan hak untuk ke luar dari kemiskinan terutama bagi perempuan, lanjut dia, merupakan terjemahan dari hak hidup layak dan bermartabat yang sudah dijamin oleh konstitusi nasional.
"Banyak sekali kebijakan negara yang tujuannya untuk mensejahterkan rakyatnya tidak tercapai dikarenakan penyamarataan perlakuan berupa program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, padahal dengan perbedaan geografis, kultur dan budaya tidak semua program itu tepat sasaran," kata dia.
Persoalan dan pengalaman perempuan Bengkulu, jelas Irna, tentu tidak akan sama dengan perempuan di daerah lain. Oleh sebab itu "PR" besar dalam kongres nasional tersebut akan merumuskan bersama rekomendasi politik perempuan se-Indonesia guna terwujudnya masyarakat yang demokratis dan sejahtera.
Kegiatan yang dimulai tanggal 8-12 Desember ini juga akan diikuti oleh rangkaian seminar dan diskusi bertema perempuan dan perlindungan sosial, pelayanan publik, keterwakilan perempuan, ketahanan pangan, UU desa, anti korupsi, kebencanaan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, anti traficking (perdagangan orang), keberagaman dan lainnya.
Irna menambahkan, sebagai organisasi massa perempuan yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan demokrasi, KPI menitikberatkan pada pelibatan perempuan dalam pengambil keputusan baik ranah domestik maupun publik.
"Pelibatan yang setara antara perempuan dan laki laki diharapkan dapat menjadi solusi dalam peningkatan kualitas hidup manusia yang juga berdampak pada masyarakat yang lebih baik. Sejarah membuktikan bahwa ketika kebijakan diambil tanpa melibatkan suara dan pengalaman hidup perempuan maka keputusan yang diambil tidak akan mengentaskan persoalan yang ada, bahkan akan memunculkan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif. Setidaknya ada 265 kebijakan diskriminatif dari 342 kebijakan produk otonomi daerah yg didata komnas perempuan," katanya.
***1***
Editor : Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014