Jakarta, (Antara) - Keputusan Pemerintah yang menyatakan bahwa Pertamina bakal menjadi pengelola Blok Mahakam mulai Januari 2018 merupakan kebijakan yang layak diapresiasi, kata Direktur Eksekutif Indonesian Resource Studies, Marwan Batubara.
"Apresiasi tinggi kepada Menteri ESDM Sudirman Said yang secara resmi menyatakan mulai 1 Januari 2018 Pertamina menjadi pengelola Blok Mahakam," kata Marwan Batubara dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Menurut dia, kebijakan itu harus dipertahankan pula dengan memastikan tidak ada lagi saham yang diberikan kepada pihak asing terkait Blok Mahakam dengan dalih agar produksi migas di lokasi tersebut tidak mengalami penurunan.
Ia berpendapat bahwa mengkaitkan pihak asing dengan turunnya produksi migas merupakan alasan yang dicari-cari serta sama sekali tidak relevan untuk menjadi bahan pertimbangan.
Marwan mengingatkan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang besar tidak meragukan bahkan meremehkan kemampuan perusahaan nasional untuk mengelola produksi migas yang ada di Tanah Air.
Pertamina, lanjutnya, telah menyatakan kesanggupan dalam mengelola Blok Mahakam sehingga pemerintah juga harus menunjukkan ketegasannya dengan mendukung Pertamina dalam mengelola 100 persen saham Blok Mahakam.
Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies juga mengingatkan agar bila ada oknum dari dalam Pertamina yang tidak memiliki komitmen kebangsaan dan kemandirian dalam menegakkan kedaulatan bangsa juga layak untuk segera diganti.
"Jika pemerintah konsisten dengan kepentingan strategis negara dan menyadari betapa mendesaknya perbaikan ketahanan energi nasional yang saat ini bermasalah, maka tanpa desakan rakyat pun justru pemerintahlah seharusnya yang berinisatif menugaskan Pertamina mengelola 100 persen Blok Mahakam," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan Total E&P Indonesie, Inpex Corp, dan PT Pertamina (Persero) diharapkan sudah bisa mencapai kesepakatan transisi Blok Mahakam, Kalimantan Timur pada pekan depan.
"Pekan depan akan ditandatangani 'Head of Agreement' (HoA) sebagai payung dari proses transisi," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (8/4).
Setelah kesepakatan HoA ditandatangani, maka pada akhir 2015 kedua pihak (operator lama dan baru) akan menyepakati tahapan transisi.
Komisi VI DPR juga mendukung PT Pertamina (Persero) mengambil alih 100 persen pengelolaan Blok Mahakam sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan energi nasional.
"Secara politis, Komisi VI DPR mendukung sepenuhnya Pertamina menjadi pengelola Blok Mahakam. Pengambialihan itu menjadi salah satu solusi besar dalam memenuhi kebutuhan energi nasional," kata Ketua Komisi VI DPR, Achmad Hafisz Tohir, saat Rapat Dengar Pendapat dengan PT Pertamina dan PT PGN, di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Selasa (7/4).
Menurut Ahmad yang merupakan anggota DPR Fraksi PAN ini, secara prinsip Pemerintah bersama DPR sangat sejalan bagaimana pengambilalihan Blok Mahakam tersebut dapat diselesaikan dan berlangsung mulus. ***1***
Editor : Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015