Bengkulu (ANTARA Bengkulu) - Pengamat pendidikan dari Universitas Bengkulu Rambat Nur Sasongko mengatakan perlu dibentuk tim verifikasi untuk membuktikan dugaan kebocoran kunci jawaban ujian nasional bagi siswa sekolah menengah atas sederajat di daerah itu yang beredar melalui pesan singkat.
"Untuk membuktikan adanya ketidakjujuran pada kasus kebocoran kunci jawaban ujian nasional bagi siswa SMA sederajat seperti pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang telah dibuktikan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, sebaiknya perlu ada tim verifikasi," kata Rambat di Bengkulu.
Ia mengatakan, tim verifikasi nantinya bisa memberikan bukti autentik mengenai ditemukannya kunci jawaban UN yang beredar melalui pesan singkat (SMS) tersebut.
Tim verfikasi harus dipilih dari orang yang independen seperti dari perguruan tinggi, kepolisian, lembaga swadaya masyarakat maupun dinas pendidikan.
"Kunci jawaban yang ditemukan nantinya oleh tim verifikasi akan di-'cross chek', bila ternyata benar maka bisa dijadikan bukti adanya ketidakjujuran selama proses UN di Bengkulu," ujarnya.
Ia menekankan perlu diteliti apakah kunci jawaban tersebut muncul setelah UN atau selama UN sedang berlangsung sebab jika kunci jawaban baru didapat setelah UN selesai hal itu kemungkinan hanya untuk membuat kisruh suasana saja.
"Bisa jadi kunci jawaban itu sengaja dipublikasikan oleh oknum tertentu untuk membuat kisruh suasana di daerah ini saja, tetapi jika jawaban muncul pada saat proses UN sedang berlangsung maupun sebelum berlangsung itu baru patut dicurigai," katanya.
Menurut dia, meskipun pada akhirnya ditemukan kunci jawaban tersebut memang benar pada saat proses UN sedang berlangsung, UN juga bukan berarti harus diulang tetapi dilokalisasi wilayah mana yang diindikasikan terjadi ketidakjujuran itu.
"Lokalisir dulu wilayah mana yang terjadi kebocoran kunci jawaban itu sebab jangan sampai hanya karena satu wilayah yang tidak jujur sehingga wilayah lain terkena imbasnya," kata dia.
Ia menambahkan, potensi peluang kebocoran harus dibuktikan oleh tim verifikasi. Peluang kebocoran kunci jawaban bisa berasal dimulai dari pencetakan soal, pendistribusian, penyimpanan hingga pemberian soal.
Ketua Panitia UN Provinsi Bengkulu, Budiyanta mengatakan setuju mengenai dibentuknya tim verifikasi pembuktikan kebocoran kunci jawaban UN di daerah
itu.
"Bagus saja, cuma jangan hanya dari orang daerah tetapi pusat pun dilibatkan, dan jika ternyata benar telah terjadi kebocoran kunci jawaban biarlah hukum yang berjalan nantinya sebab orang yang menciderai UN harus diproses secara hukum," ujarnya.(mhe)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012
"Untuk membuktikan adanya ketidakjujuran pada kasus kebocoran kunci jawaban ujian nasional bagi siswa SMA sederajat seperti pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang telah dibuktikan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, sebaiknya perlu ada tim verifikasi," kata Rambat di Bengkulu.
Ia mengatakan, tim verifikasi nantinya bisa memberikan bukti autentik mengenai ditemukannya kunci jawaban UN yang beredar melalui pesan singkat (SMS) tersebut.
Tim verfikasi harus dipilih dari orang yang independen seperti dari perguruan tinggi, kepolisian, lembaga swadaya masyarakat maupun dinas pendidikan.
"Kunci jawaban yang ditemukan nantinya oleh tim verifikasi akan di-'cross chek', bila ternyata benar maka bisa dijadikan bukti adanya ketidakjujuran selama proses UN di Bengkulu," ujarnya.
Ia menekankan perlu diteliti apakah kunci jawaban tersebut muncul setelah UN atau selama UN sedang berlangsung sebab jika kunci jawaban baru didapat setelah UN selesai hal itu kemungkinan hanya untuk membuat kisruh suasana saja.
"Bisa jadi kunci jawaban itu sengaja dipublikasikan oleh oknum tertentu untuk membuat kisruh suasana di daerah ini saja, tetapi jika jawaban muncul pada saat proses UN sedang berlangsung maupun sebelum berlangsung itu baru patut dicurigai," katanya.
Menurut dia, meskipun pada akhirnya ditemukan kunci jawaban tersebut memang benar pada saat proses UN sedang berlangsung, UN juga bukan berarti harus diulang tetapi dilokalisasi wilayah mana yang diindikasikan terjadi ketidakjujuran itu.
"Lokalisir dulu wilayah mana yang terjadi kebocoran kunci jawaban itu sebab jangan sampai hanya karena satu wilayah yang tidak jujur sehingga wilayah lain terkena imbasnya," kata dia.
Ia menambahkan, potensi peluang kebocoran harus dibuktikan oleh tim verifikasi. Peluang kebocoran kunci jawaban bisa berasal dimulai dari pencetakan soal, pendistribusian, penyimpanan hingga pemberian soal.
Ketua Panitia UN Provinsi Bengkulu, Budiyanta mengatakan setuju mengenai dibentuknya tim verifikasi pembuktikan kebocoran kunci jawaban UN di daerah
itu.
"Bagus saja, cuma jangan hanya dari orang daerah tetapi pusat pun dilibatkan, dan jika ternyata benar telah terjadi kebocoran kunci jawaban biarlah hukum yang berjalan nantinya sebab orang yang menciderai UN harus diproses secara hukum," ujarnya.(mhe)
Editor : Zulkifli Lubis
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012