DPRD setujui hibah lahan kantor DPD RI

Bengkulu (Antara) - Seluruh fraksi di DPRD Provinsi Bengkulu menyetujui hibah lahan untuk pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di daerah itu.

"Delapan fraksi menyetujui penghapusan dan hibah lahan untuk tiga lembaga, termasuk lahan Kantor DPD RI," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Edison Simbolon usai memimpin rapat paripurna di Gedung DPRD setempat, Senin.

Selain untuk pembangunan Kantor DPD RI, kata dia, seluruh fraksi juga menyetujui penghapusan dan hibah lahan untuk PMI Provinsi Bengkulu dan untuk Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu.

Penghapusan aset dan hibah lahan tersebut, menurut dia, untuk kepentingan pelayanan masyarakat sehingga mendapat dukungan dari seluruh fraksi di lembaga legislatif itu.

Dari tiga aset itu, lanjut dia, luas lahan untuk Kantor PMI Provinsi Bengkulu merupakan yang terkecil, yakni lebih 1.000 meter persegi, sedangkan lahan untuk Kantor DPD RI dan BNN Provinsi Bengkulu lebih dari 2.000 meter persegi.

Delapan fraksi yang menyetujui penghapusan dan hibah lahan milik Pemprov Bengkulu itu, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Nasional Demokrat, Fraksi Keadilan dan Pembangunan, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Persatuan dan Kesejahteraan.

Juru bicara Fraksi Nasional Demokrat Tantawi Dali mengatakan bahwa penghapusan dan hibah lahan tersebut untuk kepentingan pelayanan masyarakat.

"Selama aset itu digunakan untuk peningkatan pelayanan masyarakat, kami setuju," katanya.

Setelah persetujuan DPRD tersebut, dia berharap pemerintah daerah segera menghapus lahan untuk tiga lembaga itu dari daftar aset Pemprov Bengkulu.

Sementara itu, anggota Fraksi Gerindra Suharto meminta proses hibah tersebut agar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

"Jangan sampai proses hibah ini cacat hukum. Oleh karena itu, agar dipastikan sesuai dengan prosedur," katanya.

Sebelumnya, Pemprov Bengkulu mengusulkan penghapusan aset dan hibah lahan untuk pembangunan gedung tiga institusi tersebut guna meningkatkan pelayanan tiga lembaga itu.***2***