Kantor HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) menegaskan bahwa gencatan senjata kemanusiaan segera sangat penting untuk orang-orang di Jalur Gaza.
“Rekan-rekan di PBB sedang membicarakan perlunya gencatan senjata kemanusiaan segera,” kata Juru Bicara OHCHR Elizabeth Throssell di Jenewa, pada Selasa.
"Saya pikir ke depan, tentu saja, kita juga akan berharap bahwa hal ini akan mengarah pada penghentian permusuhan, karena satu-satunya jawaban adalah mengakhiri kekerasan," lanjutnya.
Sementara itu, Gedung Putih menegaskan kembali penolakannya terhadap gencatan senjata kemanusiaan di Jalur Gaza karena hal itu dianggap hanya akan menguntungkan kelompok Hamas Palestina.
"Kami tidak percaya bahwa gencatan senjata adalah jawaban yang tepat saat ini. Kami percaya bahwa gencatan senjata saat ini menguntungkan Hamas," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby kepada wartawan, Senin (30/10).
“Hamas adalah satu-satunya pihak yang mendapatkan keuntungan dari hal ini ketika srael terus melakukan operasi mereka melawan kepemimpinan Hamas," ujar Kirby.
Anggota Uni Eropa yaitu Austria, Hongaria, Republik Ceko, dan Kroasia juga memilih "tidak", sementara Inggris menyatakan abstain ketika resolusi Majelis Umum PBB untuk gencatan senjata kemanusiaan yang mendesak, tahan lama, dan permanen di Gaza diadopsi pada Jumat (27/10).
Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menghindari menyebutkan “gencatan senjata” sambil mengulangi posisi Inggris mengenai “hak Israel untuk mempertahankan diri.” Sunak mengusulkan “jeda tertentu” daripada gencatan senjata.
Sejak akhir pekan lalu tentara Israel telah memperluas serangan udara dan darat di Jalur Gaza – termasuk rumah tinggal dan rumah sakit – yang telah mengalami serangan udara tanpa henti sebagai balasan atas serangan mendadak oleh kelompok Hamas pada 7 Oktober.
Lebih dari 9.800 orang tewas dalam konflik Gaza, termasuk 8.525 warga Palestina dan lebih dari 1.538 warga Israel, menurut angka resmi.
Blokade Israel di Jalur Gaza juga telah memutus pasokan bahan bakar, listrik, dan air ke Gaza, serta mengurangi pasokan bantuan hingga tidak mampu memenuhi kebutuhan lebih dari 2 juta warga Palestina di sana.
Sumber: Anadolu
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2023
“Rekan-rekan di PBB sedang membicarakan perlunya gencatan senjata kemanusiaan segera,” kata Juru Bicara OHCHR Elizabeth Throssell di Jenewa, pada Selasa.
"Saya pikir ke depan, tentu saja, kita juga akan berharap bahwa hal ini akan mengarah pada penghentian permusuhan, karena satu-satunya jawaban adalah mengakhiri kekerasan," lanjutnya.
Sementara itu, Gedung Putih menegaskan kembali penolakannya terhadap gencatan senjata kemanusiaan di Jalur Gaza karena hal itu dianggap hanya akan menguntungkan kelompok Hamas Palestina.
"Kami tidak percaya bahwa gencatan senjata adalah jawaban yang tepat saat ini. Kami percaya bahwa gencatan senjata saat ini menguntungkan Hamas," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby kepada wartawan, Senin (30/10).
“Hamas adalah satu-satunya pihak yang mendapatkan keuntungan dari hal ini ketika srael terus melakukan operasi mereka melawan kepemimpinan Hamas," ujar Kirby.
Anggota Uni Eropa yaitu Austria, Hongaria, Republik Ceko, dan Kroasia juga memilih "tidak", sementara Inggris menyatakan abstain ketika resolusi Majelis Umum PBB untuk gencatan senjata kemanusiaan yang mendesak, tahan lama, dan permanen di Gaza diadopsi pada Jumat (27/10).
Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menghindari menyebutkan “gencatan senjata” sambil mengulangi posisi Inggris mengenai “hak Israel untuk mempertahankan diri.” Sunak mengusulkan “jeda tertentu” daripada gencatan senjata.
Sejak akhir pekan lalu tentara Israel telah memperluas serangan udara dan darat di Jalur Gaza – termasuk rumah tinggal dan rumah sakit – yang telah mengalami serangan udara tanpa henti sebagai balasan atas serangan mendadak oleh kelompok Hamas pada 7 Oktober.
Lebih dari 9.800 orang tewas dalam konflik Gaza, termasuk 8.525 warga Palestina dan lebih dari 1.538 warga Israel, menurut angka resmi.
Blokade Israel di Jalur Gaza juga telah memutus pasokan bahan bakar, listrik, dan air ke Gaza, serta mengurangi pasokan bantuan hingga tidak mampu memenuhi kebutuhan lebih dari 2 juta warga Palestina di sana.
Sumber: Anadolu
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2023