MPR: Partisipasi mahasiswa dalam Pilkada harus cerdas

Balikpapan (Antara) - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengharapkan partisipasi masyarakat secara umum dan khususnya mahasiswa dalam pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang harus dilakukan secara cerdas.

"Harapan kita besar agar mahasiswa berpartisipasi dalam pilkada  dengan baik, mau melakukan pemilihan secara cerdas dan tidak terlibat politik uang," kata anggota MPR RI Azhar Romli di Hotel Le Grandeur Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu.

Hal tersebut dikatakan Azhar Romli pada para peserta dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI hari kedua yang mengangkat tema Lembaga-lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Para peserta terdiri dari perwakilan mahasiswa dari 24 universitas dan perguruan tinggi di seluruh Kalimantan Timur.

Kepada peserta acara tersebut, Azhar menyampaikan bahwa dengan cara demikian, demokrasi indonesia akan berjalan semakin baik karena ada partisipasi dari kaum muda Indonesia.

"Dengan cara begitu diharapkan demokrasi Indonesia akan berjalan semakin baik, dan bisa berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Dalam acara hari kedua ini, hadir juga sebagai pembicara, Pimpinan Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Zainut Tauhid Sa'adi yang mengangkat diskusi tentang fungsi, tugas dan kedudukan MPR setelah amandemen UUD 1945 yang sudah dilakukan sebanyak empat kali sehingga memberikan banyak perubahan.

"MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara juga tidak bisa memilih presiden sebagaimana sebelumnya," katanya.

Intinya, lanjut Zainut, banyak tugas dan wewenang MPR yang disunat. Termasuk kewenangan MPR untuk membuat Garis-garis  Besar Haluan Negara (GBHN), serta meminta pertanggungjawaban presiden diakhir masa jabatannya. 

"Perubahan UUD 1945 juga berimbas pada posisi MPR menjadi lembaga negara yang posisinya sama seperti lembaga negara lain yang diatur dalam UUD 1945," kata politisi PPP itu.

Namun dengan berkurangnya tugas dan wewenang MPR, menurut Zainut, juga diharapkan bisa menjamin berlangsungnya sistem checks and balances di antara lembaga negara.

"Dengan begitu harapan masyarakat agar hubungan antar lembaga negara bisa berjalan makin baik dan harmonis segera terwujud," katanya. ***2***