Bengkulu, (Antara) - Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah mengatakan kekurangan anggaran untuk membiayai pemilihan kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota akan dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2015.
"Kalau masih ada kekurangan akan ditambah, jadi tidak ada masalah," kata Gubernur di Bengkulu, Minggu.
Ia mengatakan seluruh daerah yang menggelar pilkada serentak pada Desember 2015 sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
Namun, bila dana hibah tersebut belum mencukupi untuk membiayai seluruh tahapan pilkada akan ditambah dari APBD perubahan yang diperkirakan dibahas pada Juli atau Agustus 2015.
"Seluruh tahapan sudah berjalan dan kami harapkan KPU menggunakan anggaran sebagaimana mestinya," ucapnya.
Pemerintah Provinsi Bengkulu mengalokasikan dana sebesar Rp92,4 miliar untuk menggelar pilkada serentak pada Desember 2015.
Dari anggaran tersebut sebesar Rp67,9 miliar merupakan anggaran untuk KPU provinsi dan sisanya untuk Bawaslu provinsi dan dana pengamanan pilkada.
Sementara Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra mengatakan untuk tingkat provinsi anggaran yang tersedia sudah cukup, hanya saja beberapa kabupaten masih butuh penambahan anggaran.
"Untuk tingkat provinsi sudah cukup tapi masih ada daerah yang kurang seperti Seluma, Rejanglebong dan Lebong," kata dia.
Ia mengharapkan pemerintah tiga kabupaten tersebut dapat mengalokasikan dana tambahan dari APBD perubahan 2015.
Saat ini kata dia tahapan pilkada sudah masuk verifikasi administrasi dan verifikasi faktual calon kepala daerah dari jalur perseorangan atau independen.
Selain memilih kepala daerah tingkat provinsi, pilkada serentak di daerah ini juga akan memilih kepala daerah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejanglebong, Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur dan Kepahiang.
***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015
"Kalau masih ada kekurangan akan ditambah, jadi tidak ada masalah," kata Gubernur di Bengkulu, Minggu.
Ia mengatakan seluruh daerah yang menggelar pilkada serentak pada Desember 2015 sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
Namun, bila dana hibah tersebut belum mencukupi untuk membiayai seluruh tahapan pilkada akan ditambah dari APBD perubahan yang diperkirakan dibahas pada Juli atau Agustus 2015.
"Seluruh tahapan sudah berjalan dan kami harapkan KPU menggunakan anggaran sebagaimana mestinya," ucapnya.
Pemerintah Provinsi Bengkulu mengalokasikan dana sebesar Rp92,4 miliar untuk menggelar pilkada serentak pada Desember 2015.
Dari anggaran tersebut sebesar Rp67,9 miliar merupakan anggaran untuk KPU provinsi dan sisanya untuk Bawaslu provinsi dan dana pengamanan pilkada.
Sementara Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra mengatakan untuk tingkat provinsi anggaran yang tersedia sudah cukup, hanya saja beberapa kabupaten masih butuh penambahan anggaran.
"Untuk tingkat provinsi sudah cukup tapi masih ada daerah yang kurang seperti Seluma, Rejanglebong dan Lebong," kata dia.
Ia mengharapkan pemerintah tiga kabupaten tersebut dapat mengalokasikan dana tambahan dari APBD perubahan 2015.
Saat ini kata dia tahapan pilkada sudah masuk verifikasi administrasi dan verifikasi faktual calon kepala daerah dari jalur perseorangan atau independen.
Selain memilih kepala daerah tingkat provinsi, pilkada serentak di daerah ini juga akan memilih kepala daerah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejanglebong, Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur dan Kepahiang.
***2***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015