Provinsi Bengkulu daerah termiskin di Sumatera

Bengkulu (Antara) - Provinsi Bengkulu menjadi daerah termiskin di Pulau Sumatera dengan angka kemiskinan 17,09 persen, sehingga program-program pengentasan kemiskinan dari pemerintah dan swadaya masyarakat harus menjadi prioritas.

Hal itu mengemuka dalam lokakarya media yang digelar Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu, Rabu.

Rizky Aldi, staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu yang menjadi salah satu pemateri dalam kegiatan itu mengatakan bahwa dari sebelumnya Bengkulu menempati posisi termiskin kedua setelah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

"Aceh terpuruk setelah tsunami yang melanda pada 2004 tapi mereka bisa bangkit lagi," ungkapnya.

Ia mengatakan secara persentase, angka kemiskinan di daerah ini cukup tinggi, namun bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin yakni sebanyak 316.050 orang, masih tergolong kecil dibanding jumlah penduduk miskin di Jawa Timur yang mencapai 4 juta jiwa.

Menurut Rizky, dari data BPS yang dirilis pada 2014 itu menyebutkan bahwa dari 10 kabupaten dan kota, angka kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Kaur mencapai 23,25 persen.

Selanjutnya diikuti Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 22,59 persen, Seluma sebesar 21,81 persen, Kota Bengkulu 21,51 persen.

Berikutnya Kabupaten Rejanglebong 18,48 persen, Kabupaten Kepahiang 16,13 persen, Kabupaten Bengkulu Utara 14,5 persen, Kabupaten Mukomuko 12,98 persen, Kabupaten Lebong 12,89 persen dan Kabupaten Bengkulu Tengah 7,24 persen.

Perkembangan kemiskinan di daerah ini menurut Rizky mengalami fluktuasi. Pada 2009 angka kemiskinan berada pada posisi tertinggi yakni 18,14 persen, dan posisi terendah pada 16,3 persen tahun 2010.

"Selanjutnya bergerak pada kisaran 17 persen hingga hasil survei BPS pada 2014," ucapnya.

Namun, dalam kurun lima tahun yakni 2009-2014, telah terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 1,05 persen.

Sementara Satker P2KP Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, Sarosa Agung Nugroho mengatakan P2KP yang sebelumnya bernama PNPM Mandiri Perkotaan merupakan salah satu strategi menanggulangi kemiskinan di daerah ini.

"Kami mengintervensi puluhan kelurahan dengan beberapa program mulai dari pembangunan fisik dan nonfisik untuk pengentasan kemiskinan," tuturnya.

Ia mengatakan program andalan yakni 100-0-100 dengan kata lain pada 2019 ditargetkan 100 persen akses masyarakat terhadap air bersih, nol persen wilayah kumuh dan 100 persen akses masyarakat terhadap sanitasi.

Pada tahun anggaran 2015 tambah di ada anggaran dari APBN sebesar Rp50 miliar untuk mengentaskan wilayah kumuh di tiga kabupaten dan kota yakni Kota Bengkulu, Kabupaten Rejanglebong dan Kabupaten Bengkulu Selatan.***4***