Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko, Provinsi Bengkulu melakukan pendataan lahan potensial untuk relokasi perumahan warga di sempadan sungai yang rawan banjir dan longsor di daerah tersebut.

Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Mukomuko Heri Afian Efendi di Mukomuko, Sabtu, mengatakan pendataan lahan potensial untuk relokasi perumahan di lokasi rawan bencana guna melanjutkan kegiatan tahun sebelumnya. 

"Kegiatan kita itu termasuk bagian dari penanganan bencana, tetapi yang kita tangani masalah perumahannya, bukan menangani bencana banjir dan longsor," ujarnya.
 
Kemudian pendataan lahan potensial untuk relokasi perumahan warga, katanya, terkait dengan standar pelayanan minimum (SPM).
 
Ia mengatakan, kalau ada rumah warga yang terdampak longsor dan terancam masuk sungai, otomatis pemerintah mengusahakan rumah untuk dipindahkan atau relokasi rumah ke lahan potensial.
 
"Itu pun kalau pemerintah daerah sanggup membebaskan lahan dan pembangunan perumahan. Kalau pemerintah sanggup, kami siap eksekusi," ujarnya.
 
Ia mengatakan, karena anggaran yang ada dinas ini untuk pendataan lahan potensial untuk relokasi perumahan warga. Tidak ada anggaran pembebasan lahan apalagi pembangunan perumahan," ujarnya.
 
Ia menyebutkan, sebanyak 365 rumah warga yang tersebar di 13 desa di daerah ini yang rawan bencana longsor karena erosi sungai.
 
Dari sebanyak 365 rumah tersebut, katanya, sebanyak 90 rumah di Desa Tanjung Alai, 50 rumah di Desa Lubuk Saung, Desa Air Buluh sebanyak 100 rumah, dan 55 rumah di Desa Sungai Gading.
 
Sedangkan wilayah yang rawan longsor akibat salah satunya erosi sungai, yakni Desa Pondok Kopi, Desa Lubuk Saung, Desa Air Rami, Desa Talang Rio, Desa Dusun Pulau, Desa Lubuk Gedang, Desa Lubuk Pinang, Desa Resno, Desa Pondok Panjang, Desa Lalang Luas, dan Desa Talang Sepakat.
 
Sementara itu, ia menyebutkan, ada beberapa desa sudah menyediakan lokasi lahan potensial relokasi perumahan.

 
 
 

Pewarta: Ferri Aryanto

Editor : Musriadi


COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024