KPID pantau iklan kampanye di radio dan televisi agar sesuai aturan

 

"Penerbitan peraturan ini sesuai konteks Pemilu 2024," kata Kordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID DKI Jakarta Arif Faturrahman di Jakarta, Selasa.

Arif menyebut pengawasan ini mengacu pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilu dan Pilpres pada Lembaga Penyiaran.

Selain itu, pengawasan ini juga sesuai dalam kebijakan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang mengatur perihal penyiaran, aturan teknis pada Pedoman Pelaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, serta petunjuk teknis Gugus Tugas bersama antara KPU, Bawaslu, KPI, dan Dewan Pers.

Lebih lanjut, Arif menjelaskan, KPI harus melakukan pengawasan konten terhadap lembaga penyiaran. Hal itu mengingat keberadaan siaran memiliki peranan sangat penting di masyarakat, apalagi jangkauan televisi dan radio dapat masuk hingga ke pelosok daerah.

"Televisi dan radio memiliki peran vital karena keterjangkauan siarannya bagi pengetahuan informasi masyarakat itu sendiri," ujar Arif.

Adapun tahapan kampanye pemilu dalam rapat kampanye umum disepakati penayangan iklan media massa cetak, media massa elektronik dan media massa daring dimulai sejak 21 Januari sampai 10 Februari 2024.

Untuk itu, KPID DKI Jakarta mengimbau agar lembaga penyiaran mengedepankan objektivitas, netralitas, dan keberimbangan dalam pemberitaan maupun muatan konten lainnya terkait Pemilu 2024.

"Kami akan terus memastikan sikap lembaga penyiaran yang berimbang dan proporsional," tegas Arif.

Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berkolaborasi antarlembaga dengan membuat berbagai kesepakatan dan memberi masukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mencegah anak menjadi eksploitasi kampanye.

"KPAI sudah memitigasi eksploitasi dan penyalahgunaan anak dalam politik elektoral, utamanya selama masa kampanye dengan memberikan masukan untuk Peraturan KPU -PKPU- Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum," kata Ketua KPAI Ai Maryati Solihah di Jakarta, Senin (22/1).

Hal tersebut disampaikan Ai menanggapi kasus anak-anak yang dibayar oleh partai politik untuk menjadi juru kampanye pada masa Pemilu 2024.

Ia menjelaskan, KPAI juga melakukan penandatanganan kesepakatan dengan Bawaslu untuk memastikan gerakan Pemilu ramah anak dilaksanakan bukan hanya oleh penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) tetapi juga peserta Pemilu, partai politik, para calon, dan pendukung mereka.