Rektor: Kampus perlu bangun pusat studi Pilkada

Bengkulu (Antara) - Rektor Universitas Bengkulu Ridwan Nurazi berpendapat bahwa perguruan tinggi perlu membangun pusat studi pilkada untuk meningkatkan pengawasan pemilihan kepala daerah serentak.

"Perlu dibuat pusat studi dengan agenda utama mengedukasi masyarakat tentang pilkada," katanya di Bengkulu, Senin.

Ridwan mengatakan hal itu saat menghadiri bimbingan teknis kerja sama pengawasan pemilihan gubernur-wakil gubernur dan bupati-wakil bupati yang melibatkan organisasi masyarakat, kepemudaan, media massa dan perguruan tinggi yang digelar Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Ia mengatakan civitas akademika memiliki peranan penting untuk mewujudkan pilkada serentak yang jujur dan adil pada 9 Desember 2015.

"Kampus wajib netral dan mengambil peran dalam pengawasan mulai dari pra, saat dan pada pelaksanaan pilkada," ucapnya.

Pendidikan politik yang diberikan lewat pusat studi pilkada tersebut kata dia antara lain memberikan pemahaman tentang anti-golput, dan anti-politik uang.

Selama ini menurutnya sejumlah peranan kampus pada masa pra-pilkada antara lain verifikasi ijazah calon kepala daerah dan sosialisasi calon dalam berbagai aktivitas sesuai ketentuan.

"Termasuk mengantisipasi penggelembungan suara melalui sistem hitung cepat," ujarnya.

Selain itu kampus juga diharapkan terlibat aktif dalam uji dan debat politik dan menjadi penguji visi dan misi calon kepala daerah.

Bahkan setelah pilkada menurut dia pihak kampus dapat bekerjasama dengan Bawaslu untuk mengevaluasi pelaksanaan pengawasan pilkada.

Pendidikan politik penting sebab saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan "silent majority" atau memilih diam saat melihat dan mengetahui pelanggaran pilkada.

Untuk mengatasi hal ini perlu meningkatkan pendidikan politik terutama terlibat aktif dalam pengawasan pilkada.

Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu, Ediansyah Hasan mengatakan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sangat penting mengingat keterbatasan personil pengawasan.

"Kalau hanya mengandalkan petugas pengawas sangat tidak optimal karena itu kami menggandeng berbagai elemen masyarakat," katanya.

Ia menambahkan bahwa sebanyak 1.913 orang pengawas akan bekerja keras mengawasi 36 pasangan calon kepala daerah gubernur-wakil gubernur dan bupati-wakil bupati pada pilkada serentak.

Pilkada serentak di Provinsi Bengkulu akan memilih gubernur-wakil gubernur yang diikuti dua pasangan calon yakni Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah dan Sultan Najamudin-Mujiono.

Selain memilih calon gubernur-wakil gubernur, pilkada serentak di wilayah ini juga akan memilih bupati-wakil bupati delapan kabupaten yakni Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Lebong, Kepahiang, Rejanglebong, Kaur dan Seluma.***2***