Pengamat: 'Waspadai deal politik' di akhir kampanye

Makassar (Antara) - Pengamat Politik Universitas Hasanuddin Makassar Dr Jayadi Nas mengingatkan kepada semua pihak agar mewaspadai adanya "deal politik" yang mungkin dilakukan tim pendukung pasangan calon di akhir masa kampanye.

"Potensi adanya deal-deal politik itu memang sangat besar terjadi dan biasanya itu di akhir-akhir masa kampanye atau detik-detik akhir," ujar Jayadi Nas di Makassar, Minggu.

Dia mengatakan, deal politik sangat memungkinkan terjadi mengingat dinamisnya peta perpolitikan serta ketatnya persaingan antara satu pasangan calon dengan pasangan lainnya.

Menurut mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulawesi Selatan itu mengaku jika deal politik akan semakin memanaskan tensi politik menjelang pencoblosan.

"Hanya saja kita berharap deal-deal koalisi tersebut bertujuan untuk membangun daerah. Bukan karena uang yang jelas akan merusak daerah itu sendiri," katanya.

Meski demikian, lanjut dosen politik Unhas Makassar itu, sejauh ini deal-deal politik di Indonesia lebih mengarah kepada kepentingan kelompok dengan melakukan manuver politik.

"Apalagi memang ada istilah tidak ada makan siang gratis. Jadi harus diketahui seperti apa deal-deal mereka. Jangan sampai pasangan calon yang sulit menang minta biaya pendaftarannya diganti," terangnya.

Hal serupa diungkapkan Direktur Eksekutif Indeks Politica Indonesia (IPI) Suwadi Idris Amir yang menyatakan pencoblosan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun ini yang tersisa dua bulan lagi berpotensi terjadinya manuver politik.

Manuver kecurangan dimaksud yakni, serangan fajar, provokasi pendukung pasangan calon lawan dengan sengaja mengenakan atribut kampanye. Terlebih pengalihan dukungan kepada pasangan calon yang sebelumnya terjalin deal-deal politik.

Khusus pengalihan dukungan atau terjadi koalisi, hal ini sangat berpotensi dilakukan pasangan calon yang menurut hasil survei sejumlah lembaga berada di posisi juru kunci alias terbawah dan sulit memenangkan pertarungan.

"Jika pasangan calon yang bertarung lebih dari dua pasangan, memungkinkan adanya deal politik seperti koalisi antara pasangan calon satu dan lainnya untuk melawan pasangan calon yang dianggap memiliki kans lebih besar memenangkan pilkada," katanya.

Karenanya, lanjut Suwadi, dukungan pun akan diserahkan kepada pasangan calon lain untuk bisa mengangkat perolehan suara yang nantinya akan memenangkan Pilkada.

Dia mengaku, tanda pasangan calon mengalihkan dukungannya ke kandidat lain yakni dengan mengendurkan kerja-kerja tim. Kemudian membiarkan pasangan calon yang ingin dimenangkan memasuki basis pendukungnya.

"Seperti itu gambaran terkecilnya karena secara keseluruhan pengalihan dukungan dari calon satu ke calon lain sangat sulit terdeteksi," sebut Suwadi. ***2***