Bengkulu (Antara) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan pemerintah menyediakan beras untuk warga korban asap di tujuh provinsi yang terpapar asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
"Bantuan itu sudah disetujui pemerintah melalui surat edaran Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan," kata Menteri Khofifah saat meninjau gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Bengkulu di Bengkulu, Senin.
Menteri Khofifah mengimbau kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota agar menindaklanjuti surat edaran Menko PMK tersebut sehingga beras bagi warga terpapar asap dapat disalurkan.
Beras yang dibagikan untuk masyarakat korban asap tersebut menurut Menteri adalah Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Ia mengatakan CBP ini untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pascabencana.
Bila beras yang disalurkan sebanyak 100 ton, hanya perlu usulan dari bupati atau wali kota. Sedangkan untuk beras sebanyak 200 ton, perlu usulan dari gubernur.
"Kalau di atas 200 ton harus berdasarkan persetujuan menteri," ujarnya.
Khofifah mengatakan hingga saat ini ada enam provinsi yang sudah menyatakan darurat asap antara lain Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimatan Tengah.
Selain bantuan beras, pemerintah juga menyediakan jaminan hidup (Jadup) bagi 1,44 juta warga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di enam provinsi terdampak asap tersebut.
Penyaluran bantuan itu masih menunggu surat dari bupati dan wali kota.
"Surat dari gubernur enam provinsi terdampak asap sudah kami terima, tinggal menunggu surat dari bupati dan wali kota," katanya.***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015
"Bantuan itu sudah disetujui pemerintah melalui surat edaran Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan," kata Menteri Khofifah saat meninjau gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Bengkulu di Bengkulu, Senin.
Menteri Khofifah mengimbau kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota agar menindaklanjuti surat edaran Menko PMK tersebut sehingga beras bagi warga terpapar asap dapat disalurkan.
Beras yang dibagikan untuk masyarakat korban asap tersebut menurut Menteri adalah Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Ia mengatakan CBP ini untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pascabencana.
Bila beras yang disalurkan sebanyak 100 ton, hanya perlu usulan dari bupati atau wali kota. Sedangkan untuk beras sebanyak 200 ton, perlu usulan dari gubernur.
"Kalau di atas 200 ton harus berdasarkan persetujuan menteri," ujarnya.
Khofifah mengatakan hingga saat ini ada enam provinsi yang sudah menyatakan darurat asap antara lain Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimatan Tengah.
Selain bantuan beras, pemerintah juga menyediakan jaminan hidup (Jadup) bagi 1,44 juta warga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di enam provinsi terdampak asap tersebut.
Penyaluran bantuan itu masih menunggu surat dari bupati dan wali kota.
"Surat dari gubernur enam provinsi terdampak asap sudah kami terima, tinggal menunggu surat dari bupati dan wali kota," katanya.***4***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015