Mukomuko (Antara) - Penjabat Bupati Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Tarmizi meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah setempat melaporkan jabatan eselon empat dan tiga yang masih kosong di instansinya masing-masing.
"Ini terkait persiapan untuk mutasi pejabat eselon empat dan tiga," ujar Tarmizi di Mukomuko, Jumat.
Ia mengaku belum mendapatkan laporan dari Badan Kepegawaian, Pendidikann dan Pelatihan Daerah (BKPPD) mengenai susunan jabatan yang sedang mengalami kekosongan itu.
Ia mengatakan, kalau sudah sesuai aturan nanti disusun dan disampaikan ke gubernur untuk dapat dievaluasi.
Tarmizi mengatakan mengalami keterbatasan sebagai "carateker" bupati sehingga tidak bisa memutuskan tentang formasi pegawai.
Sedangkan untuk mutasi pejabat eselon dua, ia mengatakan akan disesuaikan dengan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN) dan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
"Dalam aturan tersebut, semuanya harus melalui tim seleksi yang diusulkan oleh pemerintah daerah dengan perimbangan lima orang," ujarnya.
Mantan pensiunan sekretaris daerah disebutnya bisa dijadikan anggota tim. Tim diusulkan sesuai dengan rekam jejak ke komisi ASN.
Sedangkan mutasi pejabat eselon empat dan tiga di lingkungan pemerintah setempat masih melalui penilaian dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
Lebih lanjut, ia mengharapkan, instansi dan pejabat terkait memberikan laporan.
"Tanpa kita minta mereka sudah punya data jabatan eselon empat dan dua yang masih kosong," ujarnya. ***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015
"Ini terkait persiapan untuk mutasi pejabat eselon empat dan tiga," ujar Tarmizi di Mukomuko, Jumat.
Ia mengaku belum mendapatkan laporan dari Badan Kepegawaian, Pendidikann dan Pelatihan Daerah (BKPPD) mengenai susunan jabatan yang sedang mengalami kekosongan itu.
Ia mengatakan, kalau sudah sesuai aturan nanti disusun dan disampaikan ke gubernur untuk dapat dievaluasi.
Tarmizi mengatakan mengalami keterbatasan sebagai "carateker" bupati sehingga tidak bisa memutuskan tentang formasi pegawai.
Sedangkan untuk mutasi pejabat eselon dua, ia mengatakan akan disesuaikan dengan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN) dan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
"Dalam aturan tersebut, semuanya harus melalui tim seleksi yang diusulkan oleh pemerintah daerah dengan perimbangan lima orang," ujarnya.
Mantan pensiunan sekretaris daerah disebutnya bisa dijadikan anggota tim. Tim diusulkan sesuai dengan rekam jejak ke komisi ASN.
Sedangkan mutasi pejabat eselon empat dan tiga di lingkungan pemerintah setempat masih melalui penilaian dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
Lebih lanjut, ia mengharapkan, instansi dan pejabat terkait memberikan laporan.
"Tanpa kita minta mereka sudah punya data jabatan eselon empat dan dua yang masih kosong," ujarnya. ***2***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015