Tim Komisi Kepolisian Nasional yang dipimpin Mohammad Dawam melakukan pemantauan persiapan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bengkulu.
"Melakukan kunjungan kerja dalam rangka pemantauan persiapan pengamanan Pilkada Serentak 2024 di wilayah hukum Polda Bengkulu sekaligus pemantauan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Bengkulu. Tim Kompolnas menerima paparan rencana PAM Pilkada Serentak 2024 di Bengkulu yang dipimpin Wakapolda Brigjen Polisi Agus Salim," kata Mohammad Dawam di Bengkulu, Senin.
Dawam mengapresiasi model pendekatan Direktorat Kriminal Umum Polda Bengkulu yang lebih mengutamakan pendekatan pencegahan tindak pidana pemilu dengan memperbanyak kegiatan sosialisasi hukum kepemiluan kepada masyarakat.
"Model pencegahan kejahatan di suatu area lebih diutamakan dari penindakan kejahatan adalah salah satu ciri model kepolisian modern. Oleh karenanya, saya perlu memberi apresiasi tinggi atas hal tersebut," katanya.
Dawam mengharapkan kepolisian tak henti terus dilakukan peningkatan kualitas koordinasi dan komunikasi antarkelembagaan.
"Koordinasi dan komunikasi kepada seluruh pemangku kebijakan kepemiluan mulai dari KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, PTUN maupun PT TUN, Komisi Penyiaran Daerah hingga Komisi Informasi Provinsi perlu diajak secara sinergis," katanya.
"Sinergi dan kolaborasi tujuannya mengupayakan pilkada serentak di Bengkulu dapat berlangsung aman, damai dan kondusif," imbuhnya.
Direktur Intelijen Keamanan Polda Bengkulu Komisaris Besar Polisi Dicky Hendarsono mengatakan Direktorat Intelkam menyoroti potensi konflik sosial kepemiluan terkait jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di wilayah tapal batas di beberapa kabupaten di Provinsi Bengkulu.
Hal tersebut perlu dicari jalan keluarnya agar nantinya tidak terjadi perselisihan horisontal berkepanjangan setelah pilkada.
"Sebab peta potensi konflik sosial di masyarakat terasa betul akibat sengketa pilkada lebih tajam dibanding sengketa pilpres yang hanya terkonsentrasi pada para elite yang berkonflik," katanya.
Polda Bengkulu telah mempersiapkan pengamanan pilkada dengan perencanaan dini, mulai rapat persiapan, kegiatan latihan, pemantauan kegiatan setiap tahapan, rencana penunjukan anggota yang terlibat pada pengamanan, rencana persiapan Gakkumdu hingga rencana evaluasi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024
"Melakukan kunjungan kerja dalam rangka pemantauan persiapan pengamanan Pilkada Serentak 2024 di wilayah hukum Polda Bengkulu sekaligus pemantauan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Bengkulu. Tim Kompolnas menerima paparan rencana PAM Pilkada Serentak 2024 di Bengkulu yang dipimpin Wakapolda Brigjen Polisi Agus Salim," kata Mohammad Dawam di Bengkulu, Senin.
Dawam mengapresiasi model pendekatan Direktorat Kriminal Umum Polda Bengkulu yang lebih mengutamakan pendekatan pencegahan tindak pidana pemilu dengan memperbanyak kegiatan sosialisasi hukum kepemiluan kepada masyarakat.
"Model pencegahan kejahatan di suatu area lebih diutamakan dari penindakan kejahatan adalah salah satu ciri model kepolisian modern. Oleh karenanya, saya perlu memberi apresiasi tinggi atas hal tersebut," katanya.
Dawam mengharapkan kepolisian tak henti terus dilakukan peningkatan kualitas koordinasi dan komunikasi antarkelembagaan.
"Koordinasi dan komunikasi kepada seluruh pemangku kebijakan kepemiluan mulai dari KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, PTUN maupun PT TUN, Komisi Penyiaran Daerah hingga Komisi Informasi Provinsi perlu diajak secara sinergis," katanya.
"Sinergi dan kolaborasi tujuannya mengupayakan pilkada serentak di Bengkulu dapat berlangsung aman, damai dan kondusif," imbuhnya.
Direktur Intelijen Keamanan Polda Bengkulu Komisaris Besar Polisi Dicky Hendarsono mengatakan Direktorat Intelkam menyoroti potensi konflik sosial kepemiluan terkait jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di wilayah tapal batas di beberapa kabupaten di Provinsi Bengkulu.
Hal tersebut perlu dicari jalan keluarnya agar nantinya tidak terjadi perselisihan horisontal berkepanjangan setelah pilkada.
"Sebab peta potensi konflik sosial di masyarakat terasa betul akibat sengketa pilkada lebih tajam dibanding sengketa pilpres yang hanya terkonsentrasi pada para elite yang berkonflik," katanya.
Polda Bengkulu telah mempersiapkan pengamanan pilkada dengan perencanaan dini, mulai rapat persiapan, kegiatan latihan, pemantauan kegiatan setiap tahapan, rencana penunjukan anggota yang terlibat pada pengamanan, rencana persiapan Gakkumdu hingga rencana evaluasi.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024