Kepolisian Sektor Badau memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada agen premium dan solar Pertamina (APMS) di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.
"Pengawasan itu dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi dilaksanakan tepat sasaran untuk kebutuhan masyarakat di perbatasan," kata Kapolsek Badau Ajun Komisaris Polisi (AKP) Supriyanto, di Badau Kapuas Hulu, Rabu.
Ia mengatakan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dilakukan dengan cara menempatkan personel di lokasi penyaluran BBM di APMS perbatasan.
Selain itu, juga dilakukan patroli untuk memastikan penyaluran tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Pengawasan akan terus kami lakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan di APMS," kata Supriyanto.
Ia mengatakan pengawasan tidak hanya proses pendistribusian, tetapi juga terkait harga eceran tertinggi dengan harapan tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi ke masyarakat.
"Antrean BBM di APMS juga menjadi perhatian kami agar tertib dan berkeadilan, sehingga masyarakat benar-benar menikmati BBM bersubsidi di daerah perbatasan," katanya.
Supriyanto berpesan kepada pengelolaan APMS untuk tetap mematuhi peraturan berlaku dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar tidak terjadi penimbunan minyak yang menyebabkan minyak sulit didapatkan masyarakat, karena itu BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat untuk mendapatkannya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024
"Pengawasan itu dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi dilaksanakan tepat sasaran untuk kebutuhan masyarakat di perbatasan," kata Kapolsek Badau Ajun Komisaris Polisi (AKP) Supriyanto, di Badau Kapuas Hulu, Rabu.
Ia mengatakan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dilakukan dengan cara menempatkan personel di lokasi penyaluran BBM di APMS perbatasan.
Selain itu, juga dilakukan patroli untuk memastikan penyaluran tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Pengawasan akan terus kami lakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan di APMS," kata Supriyanto.
Ia mengatakan pengawasan tidak hanya proses pendistribusian, tetapi juga terkait harga eceran tertinggi dengan harapan tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi ke masyarakat.
"Antrean BBM di APMS juga menjadi perhatian kami agar tertib dan berkeadilan, sehingga masyarakat benar-benar menikmati BBM bersubsidi di daerah perbatasan," katanya.
Supriyanto berpesan kepada pengelolaan APMS untuk tetap mematuhi peraturan berlaku dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar tidak terjadi penimbunan minyak yang menyebabkan minyak sulit didapatkan masyarakat, karena itu BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat untuk mendapatkannya.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024