Mukomuko (Antara) - Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu menyiapkan seorang psikolog sebagai tempat konsultasi bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai masalah rumah tangga hingga menggugat cerai pasangannya.
"Kita punya tenaga PNS lulusan S1 psikologi dan akan dikirim pendidikan S2 psikologi dan disiapkan menjadi tempat konsultasi PNS yang punya masalah rumah tangga dan berniat pisah dengan pasangannya menjadi batal," kata Kabid Diklat dan Kesejahteraan Pegawai BKPPD Mukomuko Sutrisna di Mukomuko, Sabtu.
Menurut dia, pemerintah setempat butuh seorang psikolog menyusul meningkatnya jumlah PNS yang menggugat cerai pasangannya pada tahun 2015 sebanyak 14 orang, meningkat 100 persen dibandingkan sebelumnya.
Dari sebanyak 14 orang PNS yang menggugat cerai pasangannya pada tahun 2015, sebanyak 10 orang PNS telah putus atau bercerai. Tinggal empat PNS lagi yang belum turun dari Inspektorat ke instansi itu.
Ia mengungkapkan, perselingkuhan diduga menjadi penyebab pegawai negeri sipil (PNS) pemerintah setempat banyak yang bercerai dari pasangannya.
"Kalau ditanya alasannya pasti tidak harmonis. Tetapi semua itu berawal dari rasa cemburu karena diduga pasangannya selingkuh. Ada juga yang langsung mengakui kalau pasangannya selingkuh," ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya selaku pengawas PNS di daerah itu tetap berupaya semampunya untuk menyatukan pasangan PNS yang ingin bercerai. Tetapi hanya sebagian kecil yang bisa diselesaikan.
"Kebanyakan yang tidak selesai di instansi itu diserahkan ke Inspektorat dan laporan terakhir mereka tetap bercerai," ujarnya.
Ia berharap, dengan adanya seorang psikolog dapat membantu pegawai dalam mengatasi masalah rumah tangganya. Karena psikolog dengan keahliannya mempunya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah seperti itu.
"Sudah saatnya pemerintah punya psikolog sendiri untuk membantu pegawai mengatasi masalahnya," ujarnya lagi.***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
"Kita punya tenaga PNS lulusan S1 psikologi dan akan dikirim pendidikan S2 psikologi dan disiapkan menjadi tempat konsultasi PNS yang punya masalah rumah tangga dan berniat pisah dengan pasangannya menjadi batal," kata Kabid Diklat dan Kesejahteraan Pegawai BKPPD Mukomuko Sutrisna di Mukomuko, Sabtu.
Menurut dia, pemerintah setempat butuh seorang psikolog menyusul meningkatnya jumlah PNS yang menggugat cerai pasangannya pada tahun 2015 sebanyak 14 orang, meningkat 100 persen dibandingkan sebelumnya.
Dari sebanyak 14 orang PNS yang menggugat cerai pasangannya pada tahun 2015, sebanyak 10 orang PNS telah putus atau bercerai. Tinggal empat PNS lagi yang belum turun dari Inspektorat ke instansi itu.
Ia mengungkapkan, perselingkuhan diduga menjadi penyebab pegawai negeri sipil (PNS) pemerintah setempat banyak yang bercerai dari pasangannya.
"Kalau ditanya alasannya pasti tidak harmonis. Tetapi semua itu berawal dari rasa cemburu karena diduga pasangannya selingkuh. Ada juga yang langsung mengakui kalau pasangannya selingkuh," ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya selaku pengawas PNS di daerah itu tetap berupaya semampunya untuk menyatukan pasangan PNS yang ingin bercerai. Tetapi hanya sebagian kecil yang bisa diselesaikan.
"Kebanyakan yang tidak selesai di instansi itu diserahkan ke Inspektorat dan laporan terakhir mereka tetap bercerai," ujarnya.
Ia berharap, dengan adanya seorang psikolog dapat membantu pegawai dalam mengatasi masalah rumah tangganya. Karena psikolog dengan keahliannya mempunya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah seperti itu.
"Sudah saatnya pemerintah punya psikolog sendiri untuk membantu pegawai mengatasi masalahnya," ujarnya lagi.***4***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016