KPK: Tata kelola Pemerintah Provinsi Bengkulu terus membaik

Kepala Satgas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Wilayah I Uding Joharudin menyebutkan tata kelola Pemerintahan Provinsi Bengkulu terus membaik.

"Selama tiga hari kami melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap instansi sektor pengadaan barang/jasa dan hari ini bidang perizinan. Jadi, tata kelola pemerintahan Pemprov Bengkulu sejauh ini terus membaik," kata Uding Joharudin di Bengkulu, Rabu.

Uding Joharudin memang belum menyebutkan nilai indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemprov Bengkulu untuk 2024, tapi merujuk dari hasil pendampingan tata kelola Pemerintah Provinsi Bengkulu menunjukkan perbaikan.

Menurut dia pada 2023, MCP Pemprov Bengkulu berada di angka 84 dan berpotensi meningkat pada 2024 ini. Meski MCP membaik, Korsup KPK tetap mengingatkan provinsi berjuluk Bumi Rafflesia itu untuk meningkatkan nilai dari Survei Penilaian Integritas (SPI) yang saat ini tergolong masih rendah.

Hal tersebut lanjut dia disebabkan masih banyak laporan yang masuk ke Korsupgah KPK terkait indikasi adanya oknum pelayanan barang/jasa dan perizinan yang kurang berintegritas.

"Untuk SPI, harus bekerja lebih keras lagi karena terkait masalah komitmen. Kami kemarin sudah bertemu dengan pak gubernur dan pak gubernur sangat berkomitmen serta siap mengawal hal tersebut," kata dia

Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri mengatakan Pemprov Bengkulu menyambut baik pendampingan dan pengawasan yang dilakukan Tim Korsupgah KPK RI. Dia mengatakan KPK bisa membantu Pemprov Bengkulu mengantisipasi celah-celah korupsi di bidang perizinan.

"Ke depan, baik kami sebagai pemberi layanan perizinan maupun masyarakat yang menerima layanan perizinan itu tidak mengalami kendala lagi, apalagi sampai terjadi tindak korupsi," ujar Isnan Fajri.