Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti terdapat kabupaten dengan anggaran yang besar, namun memiliki program yang tidak jelas.
“Ada kabupaten yang anggarannya sangat besar sekali, tetapi arah program tidak jelas,” ucap Jokowi dalam pengarahan Presiden kepada kepala daerah seluruh Indonesia yang berlangsung di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur, Selasa.
Jokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.
Baca juga: Presiden Jokowi berikan arahan kepada 517 kepala daerah di IKN
Jokowi berpandangan, apabila anggaran tersebut diarahkan untuk program yang lebih tepat dan berorientasi kepada kepentingan publik, bisa saja pemerintah daerah membangun fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan.
“Padahal kalau itu bisa diarahkan, bisa menjadi rumah sakit, 10 saja bisa, universitas bisa,” kata Jokowi.
Oleh karena itu, Presiden memerintahkan gubernur untuk mengarahkan program-program di daerah agar bisa sejalan dengan pemerintah pusat.
Baca juga: Jokowi: Pembangunan Ibu Kota Nusantara diperkirakan rampung dalam 10 -15 tahun mendatang
Terutama, lanjut dia, agar program-program yang direncanakan dapat berdampak kepada masyarakat, serta mendorong kerja sama antardaerah.
“Sehingga, satu masalah, misalnya urusan sampah, bisa diangkat oleh 1, 2, 3 daerah, sehingga bisa lebih meringankan,” kata Jokowi.
Presiden mengingatkan bahwa gubernur adalah ujung tombak penyambung antara daerah dan pusat.
Ia meminta kepada gubernur, sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah, harus paham skala prioritas dan arahan kebijakan pemerintah pusat.
Baca juga: HUT RI Ke-79: 61 tokoh termasuk menteri dan pejabat TNI/Polri akan terima tanda kehormatan dari Presiden Jokowi
“Sehingga bisa mengawal, memonitor bupati-wali kota agar daerah bisa sejalan dan inline dengan pemerintah pusat,” ucapnya.
Terutama, lanjut dia, yang berkaitan dengan prioritas-prioritas pembangunan strategis.
“Jangan sampai pemerintah pusat ke utara, daerah ke selatan,” ujar Jokowi mengingatkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024
“Ada kabupaten yang anggarannya sangat besar sekali, tetapi arah program tidak jelas,” ucap Jokowi dalam pengarahan Presiden kepada kepala daerah seluruh Indonesia yang berlangsung di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur, Selasa.
Jokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.
Baca juga: Presiden Jokowi berikan arahan kepada 517 kepala daerah di IKN
Jokowi berpandangan, apabila anggaran tersebut diarahkan untuk program yang lebih tepat dan berorientasi kepada kepentingan publik, bisa saja pemerintah daerah membangun fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan.
“Padahal kalau itu bisa diarahkan, bisa menjadi rumah sakit, 10 saja bisa, universitas bisa,” kata Jokowi.
Oleh karena itu, Presiden memerintahkan gubernur untuk mengarahkan program-program di daerah agar bisa sejalan dengan pemerintah pusat.
Baca juga: Jokowi: Pembangunan Ibu Kota Nusantara diperkirakan rampung dalam 10 -15 tahun mendatang
Terutama, lanjut dia, agar program-program yang direncanakan dapat berdampak kepada masyarakat, serta mendorong kerja sama antardaerah.
“Sehingga, satu masalah, misalnya urusan sampah, bisa diangkat oleh 1, 2, 3 daerah, sehingga bisa lebih meringankan,” kata Jokowi.
Presiden mengingatkan bahwa gubernur adalah ujung tombak penyambung antara daerah dan pusat.
Ia meminta kepada gubernur, sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah, harus paham skala prioritas dan arahan kebijakan pemerintah pusat.
Baca juga: HUT RI Ke-79: 61 tokoh termasuk menteri dan pejabat TNI/Polri akan terima tanda kehormatan dari Presiden Jokowi
“Sehingga bisa mengawal, memonitor bupati-wali kota agar daerah bisa sejalan dan inline dengan pemerintah pusat,” ucapnya.
Terutama, lanjut dia, yang berkaitan dengan prioritas-prioritas pembangunan strategis.
“Jangan sampai pemerintah pusat ke utara, daerah ke selatan,” ujar Jokowi mengingatkan.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024