Bengkulu (Antara) - Pengamat politik sekaligus akademisi Universitas Bengkulu Dr. Panji Suminar, MA mengatakan Pemerintah Kabupaten Seluma harus melakukan pendekatan intensif dengan pemerintah pusat guna merealisasikan percepatan pembangunan daerahnya.
Panji Suminar di Bengkulu, Rabu, mengatakan pihak yang lebih paham kondisi daerah adalah pemerintah daerah sendiri, oleh sebab itu mereka harus menjelaskan ke Pemerintah Pusat bukan menunggu kebijakan dari pusat.
"Secara politis ini menjadi beban bupati untuk membuktikan kalau dia mampu melakukan perubahan lima tahun ke depan," kata dia.
Kabupaten Seluma juga butuh penyelarasan rencana pembangunan sesuai proyeksi pemerintah pusat dan provinsi sehingga kebutuhan pembangunan infrastruktur lebih cepat terealisasi.
"Perlu penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Seluma dengan Provinsi Bengkulu, sehingga lebih terfokus dalam menangani ketertinggalan," katanya.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik serta transportasi, Hardiansyah ST, MT mengatakan lebih dari 50 persen infrastruktur seperti jalan dan jembatan di Kabupaten Seluma mengalami kerusakan.
Bahkan daerah terluar dari kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan itu masih terisolasi.
"Jaraknya dari pusat kabupaten sekitar 30 kilometer, namun untuk mencapai daerah itu butuh waktu tidak kurang dari lima jam menggunakan mobil dengan desain khusus untuk medan berat," ucapnya.
Demi memajukan Kabupaten Seluma, yang letak geografisnya berdampingan dengan Ibu Kota Provinsi Bengkulu itu, menurut Hardiansyah pembangunannya harus dimulai dari pelosok.
Roda penggerak perekonomian warga di Seluma sejatinya berada di pelosok dengan produksi komoditas pertanian dan perkebunan.
"Jadi jangan pusat kota yang mendapatkan prioritas untuk dibangun," ujarnya. ***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
Panji Suminar di Bengkulu, Rabu, mengatakan pihak yang lebih paham kondisi daerah adalah pemerintah daerah sendiri, oleh sebab itu mereka harus menjelaskan ke Pemerintah Pusat bukan menunggu kebijakan dari pusat.
"Secara politis ini menjadi beban bupati untuk membuktikan kalau dia mampu melakukan perubahan lima tahun ke depan," kata dia.
Kabupaten Seluma juga butuh penyelarasan rencana pembangunan sesuai proyeksi pemerintah pusat dan provinsi sehingga kebutuhan pembangunan infrastruktur lebih cepat terealisasi.
"Perlu penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Seluma dengan Provinsi Bengkulu, sehingga lebih terfokus dalam menangani ketertinggalan," katanya.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik serta transportasi, Hardiansyah ST, MT mengatakan lebih dari 50 persen infrastruktur seperti jalan dan jembatan di Kabupaten Seluma mengalami kerusakan.
Bahkan daerah terluar dari kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan itu masih terisolasi.
"Jaraknya dari pusat kabupaten sekitar 30 kilometer, namun untuk mencapai daerah itu butuh waktu tidak kurang dari lima jam menggunakan mobil dengan desain khusus untuk medan berat," ucapnya.
Demi memajukan Kabupaten Seluma, yang letak geografisnya berdampingan dengan Ibu Kota Provinsi Bengkulu itu, menurut Hardiansyah pembangunannya harus dimulai dari pelosok.
Roda penggerak perekonomian warga di Seluma sejatinya berada di pelosok dengan produksi komoditas pertanian dan perkebunan.
"Jadi jangan pusat kota yang mendapatkan prioritas untuk dibangun," ujarnya. ***2***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016