Bengkulu (Antara) - Ratusan mahasiswa Universitas Bengkulu berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Bengkulu menuntut pemerintah daerah memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD.
"Anggaran pendidikan sangat minim padahal Undang-Undang sudah mengamanatkan dana pendidikan minimal 20 persen dari nilai APBD," kata koordinator lapangan unjuk rasa Gian Apriansyah saat menyampaikan orasi di depan Kantor Gubernur Bengkulu, di Bengkulu, Senin.
Menurut dia, pemerintah daerah belum serius membangun dunia pendidikan yang tergambar dari kondisi anggaran pendidikan yang hanya sebesar Rp150 miliar dari Rp2,2 triliun APBD tahun anggaran 2016.
Selain itu, dari 127 kecamatan di Provinsi Bengkulu, sebanyak 21 kecamatan belum memiliki sekolah lanjutan atas sehingga para siswa harus bersekolah ke kecamatan lain.
"Kami mendapat informasi bahwa anggaran pendidikan sebesar Rp150 miliar itu pun sudah dipotong karena rasionalisasi anggaran," ucapnya.
Gian mengatakan memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2016, para mahasiswa menuntut pemerintah daerah untuk melakukan pemerataan fasilitas pendidikan sesuai kebutuhan daerah.
Tuntutan kedua yakni melakukan pemerataan tenaga pendidik yang profesional di daerah tertinggal dan mewujudkan transparansi anggaran pendidikan.
Sementara anggota DPRD Provinsi Bengkulu Agung Gatam mengatakan rasionalisasi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah memangkas dana pendidikan hingga tersisa Rp94 miliar.
"Memang ada rasionalisasi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah sehingga dana pendidikan hanya tersisa Rp94 miliar dari sebelumnya dialokasikan di APBD 2016 sebesar Rp160 miliar," katanya.
Ia mengatakan rasionalisasi anggaran tersebut bertujuan mengarahkan sebagian besar dana daerah untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan.
Kondisi ini, menurut Agung, cukup memprihatinkan sebab alokasi anggaran bidang pendidikan sebesar Rp160 miliar dari APBD sebesar Rp2,2 triliun belum memenuhi amanat Undang-Undang.***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
"Anggaran pendidikan sangat minim padahal Undang-Undang sudah mengamanatkan dana pendidikan minimal 20 persen dari nilai APBD," kata koordinator lapangan unjuk rasa Gian Apriansyah saat menyampaikan orasi di depan Kantor Gubernur Bengkulu, di Bengkulu, Senin.
Menurut dia, pemerintah daerah belum serius membangun dunia pendidikan yang tergambar dari kondisi anggaran pendidikan yang hanya sebesar Rp150 miliar dari Rp2,2 triliun APBD tahun anggaran 2016.
Selain itu, dari 127 kecamatan di Provinsi Bengkulu, sebanyak 21 kecamatan belum memiliki sekolah lanjutan atas sehingga para siswa harus bersekolah ke kecamatan lain.
"Kami mendapat informasi bahwa anggaran pendidikan sebesar Rp150 miliar itu pun sudah dipotong karena rasionalisasi anggaran," ucapnya.
Gian mengatakan memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2016, para mahasiswa menuntut pemerintah daerah untuk melakukan pemerataan fasilitas pendidikan sesuai kebutuhan daerah.
Tuntutan kedua yakni melakukan pemerataan tenaga pendidik yang profesional di daerah tertinggal dan mewujudkan transparansi anggaran pendidikan.
Sementara anggota DPRD Provinsi Bengkulu Agung Gatam mengatakan rasionalisasi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah memangkas dana pendidikan hingga tersisa Rp94 miliar.
"Memang ada rasionalisasi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah sehingga dana pendidikan hanya tersisa Rp94 miliar dari sebelumnya dialokasikan di APBD 2016 sebesar Rp160 miliar," katanya.
Ia mengatakan rasionalisasi anggaran tersebut bertujuan mengarahkan sebagian besar dana daerah untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan.
Kondisi ini, menurut Agung, cukup memprihatinkan sebab alokasi anggaran bidang pendidikan sebesar Rp160 miliar dari APBD sebesar Rp2,2 triliun belum memenuhi amanat Undang-Undang.***4***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016