Bengkulu (Antara) - Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah memaparkan kinerja dalam 100 hari kepemimpinan sejak dilantik pada Februari 2016.
Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah pada Seminar Nasional Kinerja 100 Hari Gubernur Bengkulu yang dilaksanan Pemprov setempat, di Bengkulu, Senin, mengatakan ada delapan kebijakan yang sudah dilaksanakan dalam 100 hari kepemimpinan mereka.
"Ada delapan kebijakan yang menurut kami sangat prioritas, mulai dari rapat koordinasi kebencanaan karena Bengkulu masuk dalam wilayah rawan bencana," ujar Rohidin.
Setelah rapat koordinasi tentang kebencanaan, pemerintahan baru ini juga mengumpulkan seluruh pejabat daerah untuk menandatangani pakta integritas, yakni komitmen bebas narkoba, bebas korupsi, dan tidak menggunakan kewenangan jabatan dalam berbisnis.
Pakta integritas tersebut diikuti dengan tes urine bagi seluruh eselon II dan III di lingkungan Pemprov Bengkulu sebagai bagian dari dukungan Pemprov Bengkulu terhadap pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
Kebijakan berikutnya adalah mendeklarasikan Bengkulu sebagai poros maritim, mengingat daerah ini secara geografis sangat diuntungkan dengan pengembangan sektor maritim yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
"Wilayah Bengkulu dikelilingi Bukit Barisan berstatus hutan lindung dan kawasan konservasi, karena itu pengembangan sektor maritim menjadi pilihan utama," kata dia lagi.
Rohidin menambahkan, kebijakan keempat adalah mengusulkan Bengkulu sebagai kawasan strategis nasional, sehingga pemerintah pusat lebih memperhatikan kebutuhan pembangunan infrastruktur terutama pelabuhan dan bandara di daerah ini.
Kebijakan kelima adalah merasionalisasi anggaran dengan memangkas dana-dana operasional yang tidak produktif dan membatasi belanja yang bersifat konsumtif.
Berikutnya, Pemprov Bengkulu menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik. Aturan tersebut diterbitkan menyusul hasil evaluasi Ombudsman RI bahwa pelayanan publik Bengkulu berada pada peringkat 27 secara nasional.
"Kami juga menggelar rapat koordinasi untuk menyusun prioritas anggaran dan menetapkan 30 persen alokasi daerah untuk pembangunan infrastruktur," ujarnya pula.
Kebijakan terakhir yang sudah diterapkan adalah mengubah paradigm penganggaran dari "money follow culture" menjadi berperspektif "money follow priority".***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah pada Seminar Nasional Kinerja 100 Hari Gubernur Bengkulu yang dilaksanan Pemprov setempat, di Bengkulu, Senin, mengatakan ada delapan kebijakan yang sudah dilaksanakan dalam 100 hari kepemimpinan mereka.
"Ada delapan kebijakan yang menurut kami sangat prioritas, mulai dari rapat koordinasi kebencanaan karena Bengkulu masuk dalam wilayah rawan bencana," ujar Rohidin.
Setelah rapat koordinasi tentang kebencanaan, pemerintahan baru ini juga mengumpulkan seluruh pejabat daerah untuk menandatangani pakta integritas, yakni komitmen bebas narkoba, bebas korupsi, dan tidak menggunakan kewenangan jabatan dalam berbisnis.
Pakta integritas tersebut diikuti dengan tes urine bagi seluruh eselon II dan III di lingkungan Pemprov Bengkulu sebagai bagian dari dukungan Pemprov Bengkulu terhadap pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
Kebijakan berikutnya adalah mendeklarasikan Bengkulu sebagai poros maritim, mengingat daerah ini secara geografis sangat diuntungkan dengan pengembangan sektor maritim yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
"Wilayah Bengkulu dikelilingi Bukit Barisan berstatus hutan lindung dan kawasan konservasi, karena itu pengembangan sektor maritim menjadi pilihan utama," kata dia lagi.
Rohidin menambahkan, kebijakan keempat adalah mengusulkan Bengkulu sebagai kawasan strategis nasional, sehingga pemerintah pusat lebih memperhatikan kebutuhan pembangunan infrastruktur terutama pelabuhan dan bandara di daerah ini.
Kebijakan kelima adalah merasionalisasi anggaran dengan memangkas dana-dana operasional yang tidak produktif dan membatasi belanja yang bersifat konsumtif.
Berikutnya, Pemprov Bengkulu menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik. Aturan tersebut diterbitkan menyusul hasil evaluasi Ombudsman RI bahwa pelayanan publik Bengkulu berada pada peringkat 27 secara nasional.
"Kami juga menggelar rapat koordinasi untuk menyusun prioritas anggaran dan menetapkan 30 persen alokasi daerah untuk pembangunan infrastruktur," ujarnya pula.
Kebijakan terakhir yang sudah diterapkan adalah mengubah paradigm penganggaran dari "money follow culture" menjadi berperspektif "money follow priority".***2***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016