Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa pihaknya sedang meneliti lebih lanjut terkait rencana pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di Pantai Utara (Pantura) Jakarta.
"Ini bukan pemikiran setahun dua tahun terakhir, sebetulnya sudah cukup lama dan kita sedang meneliti lebih lanjut, membuka dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya termasuk FS, 'feasibility studies' (studi kelayakan) yang dilakukan di tahun atau era sebelumnya," kata Menko Infra AHY di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan penelitian lebih lanjut terhadap FS yang telah dilakukan sebelumnya, guna memastikan relevansi dan kebutuhan pembaruan dari rencana-rencana yang ada.
"Untuk kembali mempelajari apakah memang masih relevan atau ada hal-hal yang perlu terus kita 'update' dan perbaiki. Saya rasa ada di sana-sini," ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya menghadirkan solusi yang lebih baik dan efektif agar pembangunan infrastruktur bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.
Selain program-program reguler, ada juga proyek mega infrastruktur yang tengah diperhatikan, seperti rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau "giant sea wall" untuk mengatasi masalah banjir rob.
Proyek tersebut bukanlah konsep baru, melainkan telah dipertimbangkan dalam beberapa tahun terakhir.
Ia mengaku bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar pembangunan tanggul laut raksasa difokuskan di pantai utara Jakarta.
"Itu sudah ada hitungan-hitungannya dan tetap sekali lagi kita harus mutakhirkan hitungan itu," jelasnya.
Pembangunan tanggul raksasa di Pantura Jakarta menjadi salah satu fokus utama pemerintah, dengan panjang mencapai 21 kilometer. Tanggul ini diharapkan dapat mengurangi dampak penurunan muka tanah yang disebabkan oleh ekstraksi air tanah secara berlebihan di wilayah tersebut.
Menurutnya, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun proyek tanggul raksasa itu diperkirakan cukup besar. Namun, AHY tidak menyebutkan secara rinci berapa anggaran yang dibutuhkan.
Meskipun demikian, AHY menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk menuntaskan proyek tersebut, dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang ada.
Oleh karena itu, pencarian sumber pendanaan yang kredibel menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung keberlanjutan proyek ini.
Pemerintah juga berencana melibatkan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur besar ini. Kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (public-private partnership) menjadi pilihan utama untuk mengatasi masalah pendanaan.
"Kita harus mencari sumber-sumber pendanaan yang juga kredibel. Ini akan terus kami pikirkan dan tentunya menunggu arahan dari Bapak Presiden," jelasnya.
Investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek infrastruktur penting yang akan mendukung ketahanan wilayah pesisir di Pulau Utara Jakarta.
"Ya tentu (kita akan melibatkan swasta). Pemerintah tidak bisa sendirian, kita melibatkan atau ingin memperkuat skema kerja sama pemerintah dan badan usaha investasi harus kita hadirkan baik dari dalam maupun luar negeri," kata AHY.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2025