AHY sampaikan tujuh arah kebijakan strategis Kementerian ATR 2025-2029

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan tujuh arah kebijakan strategis Kementerian ATR/BPN untuk 2025-2029.

"Saya ingin menyampaikan penekanan terkait dengan arah kebijakan strategis Kementerian ATR/BPN pada tahun 2025-2029," ujar AHY di Jakarta, Kamis.

Tujuh arah kebijakan strategis itu yakni pertama, perbaikan pengelolaan pertanahan melalui peningkatan pendaftaran tanah. 

Kedua, optimalisasi Reforma Agraria. Ketiga, peningkatan pemanfaatan tanah untuk pengembangan pertanahan. Kemudian keempat, peningkatan kualitas dan keamanan data pertanahan serta ruang berbasis digital dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Kelima, memitigasi dan mencegah terjadinya sengketa atau konflik pertanahan.

Keenam, reformasi birokrasi berbasis merit systems dan perbaikan SDM. Dan ketujuh, terwujudnya penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas berbasis tata ruang nasional dan daerah, dalam rangka terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan melalui mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta ekonomi hijau.

"Saya minta para peserta rakernas bisa menjabarkan dengan baik tujuh penekanan arah kebijakan strategis tersebut, tidak berhenti hanya dalam tataran konsep di rakernas. Saya instruksikan jabaran kebijakan strategis tadi bisa diimplementasikan di lapangan pada sisa waktu pemerintahan ini. Mari kita tunjukkan kinerja terbaik kita kepada rakyat dan negara," kata AHY.

 Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan wejangan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk melanjutkan program pemerintah yang berpihak pada rakyat kecil.

Wapres secara khusus menyampaikan pesan kepada AHY untuk keberlanjutan program pengentasan kemiskinan.

Menurut Wapres, pemerintahan ke depan harus berfokus pada upaya membuat masyarakat semakin sejahtera.

Dengan demikian, anggaran pemerintah tidak banyak habis untuk jaring pengaman sosial tetapi untuk pembangunan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.