Mukomuko (Antara) - sebanyak 329 orang warga miskin di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, berobat gratis dengan menggunakan program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).
"Jumlah warga miskin yang berobat gratis menggunakan Jamkesda itu berdasarkan tagihan atau klaim dari penyedia pelayanan kesehatan (PPK) yang melayani pasien Jamkesda," kata Kabid Farmasi dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko Khairul Saleh, di Mukomuko, Rabu.
Pemerintah setempat menyiapkan dana Jamkesda sebesar Rp1,5 miliar dalam APBD 2016 untuk warga miskin yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Ia mengatakan, petugas di instansi itu belum menghitung nominal tagihan berobat warga miskin yang diklaim oleh PPK, yakni RSUD setempat. Data dua bulan yang lalu totalnya sudah sekitar Rp700 juta.
"Sekarang kemungkinan tagihan biaya berobat warga miskin sudah diatas Rp1 miliar," ujarnya.
Ia mengatakan, meskipun tagihannya sudah masuk dari PPK, tetapi instansi itu belum mencairkan dana tersebut. Pencairan dana itu menunggu pengesahan APBD perubahan.
"Anggarannya belum bisa dicairkan karena terjadi perubahan `Nomen Klatur`. Sehingga pencairan anggaran menunggu pengesahan APBD perubahan," ujarnya.
Ia mengatakan, meskipun sampai sekarang tagihan mencapai ratusan juga, namun pihak PPK di RSUD setempat masih tetap melayani pasien jamkesda.
"RSUD setempat bisa melayani pasien jamkesda. RSUD masih punya cadangan anggaran karena mereka sudah berupa badan layanan umum daerah (BLUD)," ujarnya.***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
"Jumlah warga miskin yang berobat gratis menggunakan Jamkesda itu berdasarkan tagihan atau klaim dari penyedia pelayanan kesehatan (PPK) yang melayani pasien Jamkesda," kata Kabid Farmasi dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko Khairul Saleh, di Mukomuko, Rabu.
Pemerintah setempat menyiapkan dana Jamkesda sebesar Rp1,5 miliar dalam APBD 2016 untuk warga miskin yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Ia mengatakan, petugas di instansi itu belum menghitung nominal tagihan berobat warga miskin yang diklaim oleh PPK, yakni RSUD setempat. Data dua bulan yang lalu totalnya sudah sekitar Rp700 juta.
"Sekarang kemungkinan tagihan biaya berobat warga miskin sudah diatas Rp1 miliar," ujarnya.
Ia mengatakan, meskipun tagihannya sudah masuk dari PPK, tetapi instansi itu belum mencairkan dana tersebut. Pencairan dana itu menunggu pengesahan APBD perubahan.
"Anggarannya belum bisa dicairkan karena terjadi perubahan `Nomen Klatur`. Sehingga pencairan anggaran menunggu pengesahan APBD perubahan," ujarnya.
Ia mengatakan, meskipun sampai sekarang tagihan mencapai ratusan juga, namun pihak PPK di RSUD setempat masih tetap melayani pasien jamkesda.
"RSUD setempat bisa melayani pasien jamkesda. RSUD masih punya cadangan anggaran karena mereka sudah berupa badan layanan umum daerah (BLUD)," ujarnya.***4***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016