Bengkulu (Antara) - Mahasiswa di Kota Bengkulu mengeluhkan kebijakan penaikkan sejumlah harga barang atau jasa yang ditentukan pemerintah atau "administered price", seperti bahan bakar minyak (BBM) maupun tarif listrik.
Koordinator mahasiswa se-Bengkulu yang tergabung dalam Aliansi Bela Rakyat, Oktari Ezon, di Bengkulu, Senin, mengatakan, kebijakan tersebut terasa sangat sulit sekali bagi warga yang memiliki daya beli rendah.
"Kami berharap pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan menaikkan tarif BBM nonsubsidi, pemutusan subsidi listrik 900 VA serta kenaikan biaya pengurusan STNK, BPKB dan SIM," kata dia.
Agar didengar pemerintah pusat, Oktari mengatakan gabungan mahasiswa dari Universitas Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Sekolah Tinggi Kesehatan, KAMMI dan IMM itu meminta DPRD Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan aspirasi mereka.
"Kami meminta dalam waktu tiga hari ini, aspirasi kita sampai di DPR RI, dan pihak kementerian terkait," kata dia lagi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Edison Simbolon, yang menerima aspirasi mahasiswa meyakinkan bahwa setidaknya dalam tenggat waktu satu minggu ke depan, DPRD Provinsi Bengkulu segera akan menjadwalkan kunjungan ke pemerintah pusat guna menyampaikan aspirasi masyarakat tentang beberapa kebijakan kenaikan "administered price".
"Kita pun sangat prihatin, kita juga melihat itu memberatkan masyarakat yang berekonomi lemah. DPRD akan buat rekomendasi aspirasi untuk disampaikan ke pusat," kata Edison.
Namun, dia juga mengingatkan mahasiswa bahwa untuk tarif listrik, kenaikan bukan terjadi karena naiknya tarif dasar listrik, tetapi karena pemutusan subsidi untuk pengguna kategori 900 VA.
"Tetapi yang perlu dipahami, pemutusan ini bukan untuk masyarakat tidak mampu, ini berlaku hanya untuk masyarakat mampu saja, yang tidak mampu tetap disubsidi seperti biasa," ujarnya.***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
Koordinator mahasiswa se-Bengkulu yang tergabung dalam Aliansi Bela Rakyat, Oktari Ezon, di Bengkulu, Senin, mengatakan, kebijakan tersebut terasa sangat sulit sekali bagi warga yang memiliki daya beli rendah.
"Kami berharap pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan menaikkan tarif BBM nonsubsidi, pemutusan subsidi listrik 900 VA serta kenaikan biaya pengurusan STNK, BPKB dan SIM," kata dia.
Agar didengar pemerintah pusat, Oktari mengatakan gabungan mahasiswa dari Universitas Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Sekolah Tinggi Kesehatan, KAMMI dan IMM itu meminta DPRD Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan aspirasi mereka.
"Kami meminta dalam waktu tiga hari ini, aspirasi kita sampai di DPR RI, dan pihak kementerian terkait," kata dia lagi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Edison Simbolon, yang menerima aspirasi mahasiswa meyakinkan bahwa setidaknya dalam tenggat waktu satu minggu ke depan, DPRD Provinsi Bengkulu segera akan menjadwalkan kunjungan ke pemerintah pusat guna menyampaikan aspirasi masyarakat tentang beberapa kebijakan kenaikan "administered price".
"Kita pun sangat prihatin, kita juga melihat itu memberatkan masyarakat yang berekonomi lemah. DPRD akan buat rekomendasi aspirasi untuk disampaikan ke pusat," kata Edison.
Namun, dia juga mengingatkan mahasiswa bahwa untuk tarif listrik, kenaikan bukan terjadi karena naiknya tarif dasar listrik, tetapi karena pemutusan subsidi untuk pengguna kategori 900 VA.
"Tetapi yang perlu dipahami, pemutusan ini bukan untuk masyarakat tidak mampu, ini berlaku hanya untuk masyarakat mampu saja, yang tidak mampu tetap disubsidi seperti biasa," ujarnya.***2***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017