Mukomuko (Antara) - Pejabat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, berharap pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki usaha sarang burung walet dan usaha lainnya menjadi contoh orang yang taat membayar pajak.
"Kita berharap mereka aktif membayar pajak agar menjadi contoh bagi yang lain," kata Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko, Edi Kasman di Mukomuko, Rabu.
Mayoritas pemilik ratusan gedung sarang walet di daerah itu adalah pegawai negeri sipil, politisi dan polisi yang mengerti dengan aturan.
Namun, katanya, instansi itu belum pernah mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin usaha sarang walet. Kalau pun ada izin usaha sarang walet, sudah mati.
Selanjutnya persyaratan bagi PNS pemilik gedung sarang walet yang naik pangkat untuk melampirkan surat bukti lunas membayar pajak.
Ia mengatakan, tidak hanya surat bukti lunas membayar pajak sarang burung walet, termasuk bukti luas pajak usaha lain.
Ia yakin kalau PNS taat membayar pajak, maka secara bertahap akan diikuti oleh masyarakat dan pengusaha di daerah itu.
Tidak hanya PNS, katanya, pimpinan instansi vertikal dapat menerapkan aturan yang sama agar bawahannya taat membayar pajak. ***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
"Kita berharap mereka aktif membayar pajak agar menjadi contoh bagi yang lain," kata Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko, Edi Kasman di Mukomuko, Rabu.
Mayoritas pemilik ratusan gedung sarang walet di daerah itu adalah pegawai negeri sipil, politisi dan polisi yang mengerti dengan aturan.
Namun, katanya, instansi itu belum pernah mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin usaha sarang walet. Kalau pun ada izin usaha sarang walet, sudah mati.
Selanjutnya persyaratan bagi PNS pemilik gedung sarang walet yang naik pangkat untuk melampirkan surat bukti lunas membayar pajak.
Ia mengatakan, tidak hanya surat bukti lunas membayar pajak sarang burung walet, termasuk bukti luas pajak usaha lain.
Ia yakin kalau PNS taat membayar pajak, maka secara bertahap akan diikuti oleh masyarakat dan pengusaha di daerah itu.
Tidak hanya PNS, katanya, pimpinan instansi vertikal dapat menerapkan aturan yang sama agar bawahannya taat membayar pajak. ***3***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017