Mukomuko (Antarabengkulu) - Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu mengusulkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebanyak 10 desa sepanjang pesisir pantai di daerah itu menjadi desa siaga bencana .
"Kami usulkan sebanyak 10 desa yang berada dekat pantai karena di wilayah itu termasuk rawan bencana tsunami," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mukomuko, Ramdani di Mukomuko, Jumat.
Ia mengatakan hal itu menindaklanjuti program BNPB untuk membentuk desa siaga bencana di Kabupaten Mukomuko.
Ia mengatakan instansinya mengusulkan 10 desa sepanjang pesisir pantai untuk mengantisipasi bencana alam gempa bumi disusul dengan tsunami.
"Kita berharap 10 desa yang diusulkan menjadi desa siaga bencana disetujui oleh BNPB," ujarnya.
Ia menjelaskan, tujuan pembentukan desa siaga bencana ini agar masyarakat di desa tersebut tanggap dalam menghadapi bencana alam di wilayahnya.
Ia mengatakan di desa siaga bencana akan dibentuk suatu kelompok masyarakat yang siaga dan tanggap dalam menghadapi bencana alam.
"Anggota kelompok inilah yang nantinya dituntut untuk tanggap ketika terjadi bencana," ujarnya.
Sedangkan kontribusi yang diterima kelompok masyarakat dari pemerintah, sebutnya, berupa bantuan modal untuk usaha.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
"Kami usulkan sebanyak 10 desa yang berada dekat pantai karena di wilayah itu termasuk rawan bencana tsunami," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mukomuko, Ramdani di Mukomuko, Jumat.
Ia mengatakan hal itu menindaklanjuti program BNPB untuk membentuk desa siaga bencana di Kabupaten Mukomuko.
Ia mengatakan instansinya mengusulkan 10 desa sepanjang pesisir pantai untuk mengantisipasi bencana alam gempa bumi disusul dengan tsunami.
"Kita berharap 10 desa yang diusulkan menjadi desa siaga bencana disetujui oleh BNPB," ujarnya.
Ia menjelaskan, tujuan pembentukan desa siaga bencana ini agar masyarakat di desa tersebut tanggap dalam menghadapi bencana alam di wilayahnya.
Ia mengatakan di desa siaga bencana akan dibentuk suatu kelompok masyarakat yang siaga dan tanggap dalam menghadapi bencana alam.
"Anggota kelompok inilah yang nantinya dituntut untuk tanggap ketika terjadi bencana," ujarnya.
Sedangkan kontribusi yang diterima kelompok masyarakat dari pemerintah, sebutnya, berupa bantuan modal untuk usaha.
Editor : Riski Maruto
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017