Bengkulu (Antara) - Warga Kelurahan Teluk Sepang, Kota Bengkulu, memprotes pembabatan hutan mangrove di sekitar Pelabuhan Pulau Baai untuk kepentingan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap batubara di wilayah itu.
"Mangrove di tepi pantai, dekat lentera hijau sudah dibabat habis, padahal itu benteng pantai dari abrasi," kata Hamidin, tokoh masyarakat Kelurahan Teluk Sepang, Kota Bengkulu, Kamis.
Ia mengatakan mangrove di pesisir itu berperan penting melindungi daratan dari kikisan gelombang dan angin pantai.
Apalagi, kata Hamidin, wilayah pesisir Bengkulu tersebut merupakan zona merah rawan gempa bumi dan tsunami.
"Kami disuruh membentuk forum pengurangan risiko bencana, tapi pemerintah mengizinkan pembabatan hutan mangrove yang jelas berfungsi jadi pelindung daratan dari ancaman tsunami," kata dia.
Tidak hanya membabat mangrove, pihak perusahaan juga mengeruk tumpukan pasir milik PT Pelindo untuk material pembangunan pabrik.
"Sejak tahun 2006 kami menentang pengambilan pasir di sekitar Pulau Baai dan Teluk Sepang karena daerah kami ini rawan abrasi," kata dia.
Pada awal Maret 2017, pengambilan pasir untuk kepentingan pembangunan PLTU sempat dihentikan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu karena belum memiliki izin galian C.
Saat ini, dengan surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu nomor 503 tahun 2017 tentang izin lingkungan, rencana kegiatan pemanfaatan limbah pasir di wilayah Pelindo II Pulau Baai untuk penimbunan lokasi PLTU di Kelurahan Teluk Sepang.
Sebagian warga yang bermukim di kelurahan berjarak dua kilometer dari lokasi pembangunan PLTU itu menolak rencana pembangunan PLTU batu bara sebab khawatir atas dampak buruknya, terutama polusi udara.
Pembangunan PLTU batubara dengan kapasitas 2 x 100 Megawatt di kompleks Pelabuhan Pulau Baai dikerjakan PT Tenaga Listrik Bengkulu dengan dukungan dana dari investor asal Tiongkok.
Pembangkit baru tersebut direncanakan menambah daya listrik untuk memenuhi kebutuhan warga dan sektor bisnis di wilayah Bengkulu.***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
"Mangrove di tepi pantai, dekat lentera hijau sudah dibabat habis, padahal itu benteng pantai dari abrasi," kata Hamidin, tokoh masyarakat Kelurahan Teluk Sepang, Kota Bengkulu, Kamis.
Ia mengatakan mangrove di pesisir itu berperan penting melindungi daratan dari kikisan gelombang dan angin pantai.
Apalagi, kata Hamidin, wilayah pesisir Bengkulu tersebut merupakan zona merah rawan gempa bumi dan tsunami.
"Kami disuruh membentuk forum pengurangan risiko bencana, tapi pemerintah mengizinkan pembabatan hutan mangrove yang jelas berfungsi jadi pelindung daratan dari ancaman tsunami," kata dia.
Tidak hanya membabat mangrove, pihak perusahaan juga mengeruk tumpukan pasir milik PT Pelindo untuk material pembangunan pabrik.
"Sejak tahun 2006 kami menentang pengambilan pasir di sekitar Pulau Baai dan Teluk Sepang karena daerah kami ini rawan abrasi," kata dia.
Pada awal Maret 2017, pengambilan pasir untuk kepentingan pembangunan PLTU sempat dihentikan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu karena belum memiliki izin galian C.
Saat ini, dengan surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu nomor 503 tahun 2017 tentang izin lingkungan, rencana kegiatan pemanfaatan limbah pasir di wilayah Pelindo II Pulau Baai untuk penimbunan lokasi PLTU di Kelurahan Teluk Sepang.
Sebagian warga yang bermukim di kelurahan berjarak dua kilometer dari lokasi pembangunan PLTU itu menolak rencana pembangunan PLTU batu bara sebab khawatir atas dampak buruknya, terutama polusi udara.
Pembangunan PLTU batubara dengan kapasitas 2 x 100 Megawatt di kompleks Pelabuhan Pulau Baai dikerjakan PT Tenaga Listrik Bengkulu dengan dukungan dana dari investor asal Tiongkok.
Pembangkit baru tersebut direncanakan menambah daya listrik untuk memenuhi kebutuhan warga dan sektor bisnis di wilayah Bengkulu.***3***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017