Bengkulu (Antara) - Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti meminta kepala organisasi perangkat daerah mengevalusi kinerja seluruh kontraktor dan membuat daftar hitam bagi kontraktor yang "nakal".
"Kita perlu tegas pada kontraktor nakal dan membuat daftar hitam perusahaan yang bermasalah dalam bekerja bersama pemerintah," kata Gubernur saat sosialisasi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan dan Daftar Hitam di Bengkulu, Selasa.
Sosialisasi yang diikuti para aparatur pengadaan, perencanaan dan penyusun anggaran di lingkungan Pemprov Bengkulu itu untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam bidang pengadaan barang dan jasa.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo dihadirkan sebagai pembicara dalam sosialiasi tersebut.
"Banyak masukan, seperti cara menghadapi kontraktor nakal dan prosedur memasukkan daftar hitam perusahaan yang bermasalah," kata dia.
Gubernur menegaskan keberadaan kontraktor nakal menjadi perhatian khusus terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan pertanggungjawaban keuangan Pemprov Bengkulu tahun anggaran 2016.
Dalam laporan BPK tersebut disebutkan ada indikasi lebih bayar pekerjaan jalan di Pulau Enggano sebesar Rp7,1 miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dari piutang sebesar itu, baru tertagih sebesar Rp1,13 miliar.
Sosialisasi tersebut juga mempertajam pengetahuan aparatur tentang evaluasi tender dan nontender seperti "e-katalog".
Kepala LKPP RI Agus Prabowo, mengatakan untuk memaksimalkan peran aparat pengadaan, perencanan dan penganggaran perlu dilakukan reformasi tugas dan fungsi.
"Kita terus tingkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, seperti pelatihan informasi teknologi," tuturnya.
Ke depan kata dia, dengan kemajuan teknologi dan informasi, pemerintah akan mengurangi tender sebab harga barang sudah terbuka secara umum.***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
"Kita perlu tegas pada kontraktor nakal dan membuat daftar hitam perusahaan yang bermasalah dalam bekerja bersama pemerintah," kata Gubernur saat sosialisasi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan dan Daftar Hitam di Bengkulu, Selasa.
Sosialisasi yang diikuti para aparatur pengadaan, perencanaan dan penyusun anggaran di lingkungan Pemprov Bengkulu itu untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam bidang pengadaan barang dan jasa.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo dihadirkan sebagai pembicara dalam sosialiasi tersebut.
"Banyak masukan, seperti cara menghadapi kontraktor nakal dan prosedur memasukkan daftar hitam perusahaan yang bermasalah," kata dia.
Gubernur menegaskan keberadaan kontraktor nakal menjadi perhatian khusus terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan pertanggungjawaban keuangan Pemprov Bengkulu tahun anggaran 2016.
Dalam laporan BPK tersebut disebutkan ada indikasi lebih bayar pekerjaan jalan di Pulau Enggano sebesar Rp7,1 miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dari piutang sebesar itu, baru tertagih sebesar Rp1,13 miliar.
Sosialisasi tersebut juga mempertajam pengetahuan aparatur tentang evaluasi tender dan nontender seperti "e-katalog".
Kepala LKPP RI Agus Prabowo, mengatakan untuk memaksimalkan peran aparat pengadaan, perencanan dan penganggaran perlu dilakukan reformasi tugas dan fungsi.
"Kita terus tingkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, seperti pelatihan informasi teknologi," tuturnya.
Ke depan kata dia, dengan kemajuan teknologi dan informasi, pemerintah akan mengurangi tender sebab harga barang sudah terbuka secara umum.***2***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017