Mukomuko Antara) - Pejabat Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu menyatakan masih ada sekitar 25 persen dari 9.221 rumah tangga sasaran (RTS)yang tersebar di tiga kecamatan di daerah itu yang belum menebus beras sejahtera atau rastra triwulan pertama yakni bulan Januari hingga Maret tahun ini.
"Sekitar 25 persen RTS itu tersebar di Kecamatan Kota Mukomuko, Air Dikit dan XIV Koto," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Hariyadi Nazar di Mukomuko, Kamis.
Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Bengkulu telah mendistribusikan beras sejahtera kepada sebanyak 9.221 rumah tangga sasaran (RTS) di daerah itu.
Jumlah RTS yang menerima bantuan beras sejahtera dari pemerintah tersebut bertambah dibandingkan 2016 sebanyak 8.383 RTS.
Menurutnya, penyaluran ranstra untuk triwulan pertama tahun 2017 mengalami keterlambatan karena sistem penyalurannya berubah dari sistem bayar setelah barang sampai dengan penyetoran uang di muka sebelum barang sampai.
Seharusnya, menurutnya, perubahan sistem ini tidak menjadi kendala dalam penyaluran rastra ke RTS di daerah itu karena RTS tetap harus menebus rastra.
"Mau di awal atau belakangan tetap sama, karena RTS tetap berkewajiban membayar uang tebusan sebelum mengambil rastra," ujarnya.
Selanjutnya, katanya, harus ada perubahan sistem atau pola dalam penyaluran rastra sehingga penyaluran sesuai dengan jadwal setiap triwulan. ***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
"Sekitar 25 persen RTS itu tersebar di Kecamatan Kota Mukomuko, Air Dikit dan XIV Koto," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Hariyadi Nazar di Mukomuko, Kamis.
Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Bengkulu telah mendistribusikan beras sejahtera kepada sebanyak 9.221 rumah tangga sasaran (RTS) di daerah itu.
Jumlah RTS yang menerima bantuan beras sejahtera dari pemerintah tersebut bertambah dibandingkan 2016 sebanyak 8.383 RTS.
Menurutnya, penyaluran ranstra untuk triwulan pertama tahun 2017 mengalami keterlambatan karena sistem penyalurannya berubah dari sistem bayar setelah barang sampai dengan penyetoran uang di muka sebelum barang sampai.
Seharusnya, menurutnya, perubahan sistem ini tidak menjadi kendala dalam penyaluran rastra ke RTS di daerah itu karena RTS tetap harus menebus rastra.
"Mau di awal atau belakangan tetap sama, karena RTS tetap berkewajiban membayar uang tebusan sebelum mengambil rastra," ujarnya.
Selanjutnya, katanya, harus ada perubahan sistem atau pola dalam penyaluran rastra sehingga penyaluran sesuai dengan jadwal setiap triwulan. ***4***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017