Kepala OIC Serukan Myanmar Bela Hak Asasi Muslim Rohingya

Dhaka (Antara/Reuters) - Kepala Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) Yousef bin Ahmad Al-Othaimeen  menyerukan Myanmar harus melindungi hak-hak minoritas Muslim Rohingnya, dan mendesak untuk bekerja sama dengan negara tetangga dengan mayoritas Muslim, Kamis.

Kelompok yang dikenal dengan Harakah al-Yaqin menyerang penjaga perbatasan Myanmar pada 9 Oktober, dan menewaskan sembilan orang polisi dan menyulut krisis terbesar yang harus dihadapi pemerintahan baru peraih Nobel Perdamaian AAung San Suu Kyi.

Sekitar 75.000 orang melarikan diri keluar Bangladesh selama tindakan keras militer, yang dituduh melakukan pemerkosaan, penyiksaan dan pembunuhan.

Pemerintahan Suu Kyi telah menolak sebagian besar tuduhan tersebut dan menolak akses ke pakar panel PBB, dengan mengatakan bahwa misi PBB akan memperburuk situasi di lapangan di negara bagian barat Rakhine.

"Myanmar harus duduk bersama dengan Bangladesh, Indonesia, dan Malaysia untuk menemukan peta jalan untuk solusi krisis," ujar Othaimeen dari OIC, yang mewakili 57 negara bagian dan bertindak sebagai suara kolektif bagi dunia Muslim.

"Kami meminta pemerintah Myanmar untuk menjamin hak asasi manusia bagi orang-orang Rohingya," kata dia kepada wartawan saat kunjungan empat hari ke ibu kota Bangladesh.

"Myanmar tidak bisa mengabaikan hak asasi manusia Rohingya. Kami juga meminta pemerintah Myanmar untuk menjamin kewarganegaraan bagi orang-orang Rohingya," tambahnya.

Othaimeen juga diperkirakan akan mengunjungi Muslim Rakhine di kamp Kutupalong dan daerah sekitarnya di kota resor selatan Cox's Bazar pada Jumat, demikian menurut penyataan pejabat kementerian luar negeri Bangladesh.

Ribuan orang di Rohingya tinggal di Bangladesh tanpa dikenali secara resmi sebagai pengungsi, namun polisi jarang mengajukan sanksi imigrasi terhadap mereka. Tetap saja, kehadiran pengungsi Rohingya merupakan sumber ketegangan antar dua negara.

Mayoritas warga Myanmar melihat Rohingya sebagai imigran gelap dari Bangladesh, meski sekitar 1,1 juta dari mereka tinggal di negara bagian Rakhine dan mengatakan bahwa mereka kembali ke asal keturunan mereka.