Mukomuko (Antara) - Pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menyatakan instansinya membutuhkan anggaran maksimal sebesar Rp500 juta untuk operasional panitia pemilihan kepala desa serentak pada 2018.
"Kita butuh anggaran sebesar itu untuk operasional panitia pilkades tingkat kabupaten dan kecamatan. Termasuk pengadaan alat tulis kantor untuk panitia tersebut," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko, Saroni di Mukomuko, Selasa.
Sebanyak 38 desa yang tersebar di 15 kecamatan di daerah itu menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada tahun 2018.
Menurut dia, kebutuhan anggaran untuk pilkades serentak pada 2018 yang bersumber dari APBD setempat tidak terlalu besar karena sebagian besar pembiayaan pilkades gelombang kedua tersebut bersumber dari APBDes.
Ia mengatakan, sebesar 10 persen DAU daerah ini ke desa sehingga anggaran pilkades serentak bisa di atasi menggunakan dana desa masing-masing.
Pemerintah daerah setempat paling mengalokasikan dana tetap mengalokasikan dana operasional panitia pilkades kabupaten dan kecamatan, termasuk pengadaan ATK.
Terkait dengan persiapan pilkades serentak tahun 2018, dia mengatakan, saat ini instansi itu sedang menyusun perencanaan pilkades serentak, termasuk jadwal pilkades serentak pada tahun 2018.
Ia menyatakan, pada tahap awal ini instansi itu akan melakukan pemetaan ulang untuk memastikan jumlah desa yang melaksanakan pilkades serentak.
Selain itu, katanya, pemetaan masa jabatan setiap kepala desa di desa yang akan melaksanakan pilkades serentak tahun 2018. ***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
"Kita butuh anggaran sebesar itu untuk operasional panitia pilkades tingkat kabupaten dan kecamatan. Termasuk pengadaan alat tulis kantor untuk panitia tersebut," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko, Saroni di Mukomuko, Selasa.
Sebanyak 38 desa yang tersebar di 15 kecamatan di daerah itu menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada tahun 2018.
Menurut dia, kebutuhan anggaran untuk pilkades serentak pada 2018 yang bersumber dari APBD setempat tidak terlalu besar karena sebagian besar pembiayaan pilkades gelombang kedua tersebut bersumber dari APBDes.
Ia mengatakan, sebesar 10 persen DAU daerah ini ke desa sehingga anggaran pilkades serentak bisa di atasi menggunakan dana desa masing-masing.
Pemerintah daerah setempat paling mengalokasikan dana tetap mengalokasikan dana operasional panitia pilkades kabupaten dan kecamatan, termasuk pengadaan ATK.
Terkait dengan persiapan pilkades serentak tahun 2018, dia mengatakan, saat ini instansi itu sedang menyusun perencanaan pilkades serentak, termasuk jadwal pilkades serentak pada tahun 2018.
Ia menyatakan, pada tahap awal ini instansi itu akan melakukan pemetaan ulang untuk memastikan jumlah desa yang melaksanakan pilkades serentak.
Selain itu, katanya, pemetaan masa jabatan setiap kepala desa di desa yang akan melaksanakan pilkades serentak tahun 2018. ***2***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017