Bengkulu (Antara) - Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu mencatat realisasi dana kredit usaha rakyat sebesar Rp855 miliar bagi usaha mikro kecil menengah di Provinsi Bengkulu belum terserap atau masih nol persen sejak Januari 2017.
"Dana KUR belum bisa diserap karena data jumlah UMKM penerima dari dinas UMKM, koperasi dan perindustrian belum ada," kata Kepala Perwakilan BI Bengkulu, Endang Kurnia di Bengkulu, Rabu.
Ia mengatakan hal itu dalam diskusi Seri Kelas Keuangan UKM Kreatif: Permodalan dan Pengelolaan Keuangan Syariah UKM Kreatif yang digelar Badan Ekonomi Kreatif di Bengkulu.
Pemerintah daerah menurut Endang sangat lamban dalam pendataan lembaga UMKM penerima di daerah ini, sehingga dana KUR belum bisa dicairkan.
Menurut dia, pada dasarnya perbankan siap menyalurkan dana KUR yang disubsidi dari pemerintah. Namun, dana itu tidak bisa dicairkan jika tidak ada data UMKM penerima.
Dana yang tersedia tambah dia, lebih dari cukup untuk membantu seluruh UMKM di daerah ini yang diperkirakan jumlahnya mencapai 3.000 UMKM.
"Ini sangat disayangkan karena pemerintah justru tidak respon, padahal KUR ini sangat strategis membantu UMKM," ujarnya.
Anggota DPR RI asal pemilihan Provinsi Bengkulu, Dewi Coryati yang menjadi pemateri dalam diskusi itu pun menyesalkan lambannya respon pemerintah daerah untuk mendukung UMKM.
"Ini sangat disesalkan karena perkembangan ekonomi kreatif sangat membutuhkan dukungan pemerintah daerah," kata dia.
Apalagi, industri kreatif akan menyokong program pemerintah daerah untuk mewujudkan tahun kunjungan wisata ke Provinsi Bengkulu pada 2020 atau Visit Bengkulu 2020.
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, dalam waktu dekat pihaknya akan bertemu Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah dan organisasi perangkat daerah yang membidangi.***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
"Dana KUR belum bisa diserap karena data jumlah UMKM penerima dari dinas UMKM, koperasi dan perindustrian belum ada," kata Kepala Perwakilan BI Bengkulu, Endang Kurnia di Bengkulu, Rabu.
Ia mengatakan hal itu dalam diskusi Seri Kelas Keuangan UKM Kreatif: Permodalan dan Pengelolaan Keuangan Syariah UKM Kreatif yang digelar Badan Ekonomi Kreatif di Bengkulu.
Pemerintah daerah menurut Endang sangat lamban dalam pendataan lembaga UMKM penerima di daerah ini, sehingga dana KUR belum bisa dicairkan.
Menurut dia, pada dasarnya perbankan siap menyalurkan dana KUR yang disubsidi dari pemerintah. Namun, dana itu tidak bisa dicairkan jika tidak ada data UMKM penerima.
Dana yang tersedia tambah dia, lebih dari cukup untuk membantu seluruh UMKM di daerah ini yang diperkirakan jumlahnya mencapai 3.000 UMKM.
"Ini sangat disayangkan karena pemerintah justru tidak respon, padahal KUR ini sangat strategis membantu UMKM," ujarnya.
Anggota DPR RI asal pemilihan Provinsi Bengkulu, Dewi Coryati yang menjadi pemateri dalam diskusi itu pun menyesalkan lambannya respon pemerintah daerah untuk mendukung UMKM.
"Ini sangat disesalkan karena perkembangan ekonomi kreatif sangat membutuhkan dukungan pemerintah daerah," kata dia.
Apalagi, industri kreatif akan menyokong program pemerintah daerah untuk mewujudkan tahun kunjungan wisata ke Provinsi Bengkulu pada 2020 atau Visit Bengkulu 2020.
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, dalam waktu dekat pihaknya akan bertemu Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah dan organisasi perangkat daerah yang membidangi.***3***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017