Mukomuko (Antara) - Realisasi penggunaan dana alokasi khusus (DAK) di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, saat ini masih rendah, yakni sekitar 25 persen, atau Rp7,2 miliar dari sebesar 24,4 miliar pada tahap pertama tahun ini.
"Realisasi penggunaan DAK tahap pertama ini masih rendah yakni sebesar Rp7,2 miliar dari Rp24,4 miliar," kata Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko, Nurngubaidi, di Mukomuko, Kamis.
Pemerintah daerah setempat tahun ini mendapatkan DAK sekitar Rp81 miliar, atau turun dari tahun sebelumnya sekitar Rp115 miliar.
Ia menjelaskan, penyaluran DAK dari pemerintah pusat ke kabupaten setempat terbagi menjadi empat tahap pertama sebesar 30 persen, yakni Rp24,4 miliar, tahap kedua 30 persen, ketiga 20 persen dan terakhir 20 persen.
Menurutnya, realisasi penggunaan DAK di daerah itu masih sangat rendah karena masih banyak kegiatan fisik yang masih proses lelang di unit layanan pelelangan.
Untuk itu, ia mengatakan, instansinya berusaha mendorong OPD untuk mempercepat penyerapan dana tersebut sebelum akhir bulan Agustus tahun ini.
Ia menargetkan, realisasi penggunaan dana alokasi khusus (DAK) sebesar 70 persen pada akhir bulan Agustus tahun ini sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat.
Ia menerangkan, konsekuensi bagi daerah yang tidak bisa menggunakan dana itu sebesar 70 persen pada akhir bulan ini adalah penghapusan DAK tahap kedua hingga keempat.
"Kalau DAK dihapus, maka semua kegiatan yang baru dan sudah berjalan menjadi beban APBD," ujarnya.
Ia mengatakan, saat ini kegiatan fisik yang bersumber dari DAK yang di bawah pengelolaan sejumlah OPD sedang dalam proses lelang di unit layanan pelelangan.
Dia menargetkan, penandatanganan kontrak kerja kegiatan pengadaan barang dan jasa sebelum akhir bulan Agustus tahun ini.***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
"Realisasi penggunaan DAK tahap pertama ini masih rendah yakni sebesar Rp7,2 miliar dari Rp24,4 miliar," kata Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko, Nurngubaidi, di Mukomuko, Kamis.
Pemerintah daerah setempat tahun ini mendapatkan DAK sekitar Rp81 miliar, atau turun dari tahun sebelumnya sekitar Rp115 miliar.
Ia menjelaskan, penyaluran DAK dari pemerintah pusat ke kabupaten setempat terbagi menjadi empat tahap pertama sebesar 30 persen, yakni Rp24,4 miliar, tahap kedua 30 persen, ketiga 20 persen dan terakhir 20 persen.
Menurutnya, realisasi penggunaan DAK di daerah itu masih sangat rendah karena masih banyak kegiatan fisik yang masih proses lelang di unit layanan pelelangan.
Untuk itu, ia mengatakan, instansinya berusaha mendorong OPD untuk mempercepat penyerapan dana tersebut sebelum akhir bulan Agustus tahun ini.
Ia menargetkan, realisasi penggunaan dana alokasi khusus (DAK) sebesar 70 persen pada akhir bulan Agustus tahun ini sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat.
Ia menerangkan, konsekuensi bagi daerah yang tidak bisa menggunakan dana itu sebesar 70 persen pada akhir bulan ini adalah penghapusan DAK tahap kedua hingga keempat.
"Kalau DAK dihapus, maka semua kegiatan yang baru dan sudah berjalan menjadi beban APBD," ujarnya.
Ia mengatakan, saat ini kegiatan fisik yang bersumber dari DAK yang di bawah pengelolaan sejumlah OPD sedang dalam proses lelang di unit layanan pelelangan.
Dia menargetkan, penandatanganan kontrak kerja kegiatan pengadaan barang dan jasa sebelum akhir bulan Agustus tahun ini.***3***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017