Mukomuko (Antara) - Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu melalui Dinas Sosial setempat segera melakukan verifikasi data kemiskinan di daerah ini sebagai bahan untuk penanggulangan kemiskinan.
"Tujuannya untuk mengecek sejauh mana manfaat dana bantuan lewat Kementerian Sosial kepada warga miskin," kata Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Darmadi pula.
Berdasarkan data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebanyak 58.862 jiwa dan 20.267 keluarga warga miskin di wilayah tersebut.
Berdasarkan data kemiskinan tersebut, ada warga setempat yang mendapatkan bantuan tunai dan non tunai dari pemerintah pusat.
Sebanyak 16.661 warga miskin di daerah itu yang tidak dapat bantuan nontunai dan 14.900 orang yang dapat bantuan tunai.
Ia menegaskan, tugas instansinya adalah melakukan verifikasi dan validasi data atau penilaian mendalam terkait perkembangan ekonomi warga miskin yang menerima dana bantuan dari pemerintah pusat.
"Dengan bantuan itu, berhasil atau tidak warga ini. Kalau yang mendapat bantuan belum ada kemajuan, maka program tersebut belum berhasil," ujarnya lagi.
Pihaknya melibatkan seluruh kepala desa, termasuk camat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan pendamping program keluarga harapan (PKH) untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan di daerah itu.
"Salah satu yang diverifikasi adalah kepemilikan aset, termasuk keikutsertaan mereka dalam setiap program pemerintah dan pengenalan tempat maupun keterangan perumahan," ujar dia.***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
"Tujuannya untuk mengecek sejauh mana manfaat dana bantuan lewat Kementerian Sosial kepada warga miskin," kata Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Darmadi pula.
Berdasarkan data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebanyak 58.862 jiwa dan 20.267 keluarga warga miskin di wilayah tersebut.
Berdasarkan data kemiskinan tersebut, ada warga setempat yang mendapatkan bantuan tunai dan non tunai dari pemerintah pusat.
Sebanyak 16.661 warga miskin di daerah itu yang tidak dapat bantuan nontunai dan 14.900 orang yang dapat bantuan tunai.
Ia menegaskan, tugas instansinya adalah melakukan verifikasi dan validasi data atau penilaian mendalam terkait perkembangan ekonomi warga miskin yang menerima dana bantuan dari pemerintah pusat.
"Dengan bantuan itu, berhasil atau tidak warga ini. Kalau yang mendapat bantuan belum ada kemajuan, maka program tersebut belum berhasil," ujarnya lagi.
Pihaknya melibatkan seluruh kepala desa, termasuk camat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan pendamping program keluarga harapan (PKH) untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan di daerah itu.
"Salah satu yang diverifikasi adalah kepemilikan aset, termasuk keikutsertaan mereka dalam setiap program pemerintah dan pengenalan tempat maupun keterangan perumahan," ujar dia.***4***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017