Bengkulu (Antara) - Universitas Bengkulu menegaskan agar partai politik atau calon kepala daerah tidak melakukan kampanye di dalam area kampus baik secara terang-terangan maupun dengan modus tertentu.
"Kampus menjadi `pasar` yang menarik bagi parpol atau calon kepala daerah karena, jumlah siswa dan akademisi di sini mencapai 20 ribu orang, angka pemilih yang cukup banyak untuk Bengkulu," kata Rektor Universitas Bengkulu Dr Ridwan Nurazi SE, M.Sc di Bengkulu, Rabu.
Lingkungan kampus merupakan area yang wajib steril dari kepentingan tertentu selain pendidikan tarmasuk dalam dunia politik praktis, sebab dunia pendidikan harus lah bersikap netral.
"Beberapa waktu lalu ada kendaraan yang dibalut logo parpol masuk lingkungan kampus, walaupun mereka berkepentingan pengurusan akademik bukan beraifat politis, namun tetap saja menyalahi aturan," kata dia.
Hal itu lanjut Ridwan, sama saja dengan spanduk, baliho atau banner berjalan masuk ke dalam kampus. Oleh karena Rektor Universitas Bengkulu ini menekankan hal serupa tidak terjadi lagi dan parpol serta peserta pemilu agar menghormati komitmen dunia pendidikan.
Universitas Bengkulu pada Senin 6 November 2017 lalu telah mendeklarasikan kembali baik secara kelembagaan maupun struktur kepegawaian untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah 2018.
"Universitas secara lembaga atau institusi bersifat netral atau tidak memihak kepada siapapun baik calon kepala daerah, calon legislatif, maupun calon presiden," lanjut Ridwan.
Dosen dan pegawai tenaga kependidikan Universitas Bengkulu yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) juga diwajibkan netral pada Pemilu.
Apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di lingkungan universitas, maka menurut dia, penegakan disiplin serta sanksi akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 tentang peraturan dan disiplin pegawai, ada sanksi untuk pelanggaran ini mulai dari teguran sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat," kata dia lagi.
Walaupun begitu, pada prinsipnya Universitas Bengkulu mendukung siapa saja yang maju pada pemilihan kepala daerah, legislatif maupun presiden.
"Kami siap memberikan masukan atau saran demi kemajuan Provinsi Bengkulu dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
"Kampus menjadi `pasar` yang menarik bagi parpol atau calon kepala daerah karena, jumlah siswa dan akademisi di sini mencapai 20 ribu orang, angka pemilih yang cukup banyak untuk Bengkulu," kata Rektor Universitas Bengkulu Dr Ridwan Nurazi SE, M.Sc di Bengkulu, Rabu.
Lingkungan kampus merupakan area yang wajib steril dari kepentingan tertentu selain pendidikan tarmasuk dalam dunia politik praktis, sebab dunia pendidikan harus lah bersikap netral.
"Beberapa waktu lalu ada kendaraan yang dibalut logo parpol masuk lingkungan kampus, walaupun mereka berkepentingan pengurusan akademik bukan beraifat politis, namun tetap saja menyalahi aturan," kata dia.
Hal itu lanjut Ridwan, sama saja dengan spanduk, baliho atau banner berjalan masuk ke dalam kampus. Oleh karena Rektor Universitas Bengkulu ini menekankan hal serupa tidak terjadi lagi dan parpol serta peserta pemilu agar menghormati komitmen dunia pendidikan.
Universitas Bengkulu pada Senin 6 November 2017 lalu telah mendeklarasikan kembali baik secara kelembagaan maupun struktur kepegawaian untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah 2018.
"Universitas secara lembaga atau institusi bersifat netral atau tidak memihak kepada siapapun baik calon kepala daerah, calon legislatif, maupun calon presiden," lanjut Ridwan.
Dosen dan pegawai tenaga kependidikan Universitas Bengkulu yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) juga diwajibkan netral pada Pemilu.
Apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di lingkungan universitas, maka menurut dia, penegakan disiplin serta sanksi akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 tentang peraturan dan disiplin pegawai, ada sanksi untuk pelanggaran ini mulai dari teguran sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat," kata dia lagi.
Walaupun begitu, pada prinsipnya Universitas Bengkulu mendukung siapa saja yang maju pada pemilihan kepala daerah, legislatif maupun presiden.
"Kami siap memberikan masukan atau saran demi kemajuan Provinsi Bengkulu dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.***2***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017