Rejang Lebong (Antaranews Bengkulu) - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu menyebutkan kuota penerima program e-warung di daerah itu sebanyak 21.465 keluarga penerima manfaat (KPM).
Kabid Sosial Dinsos dan PMD Rejang Lebong, Ario Tomi di Rejang Lebong, Senin, mengatakan jumlah penerima program bantuan pangan non tunai (BPNT) tersebut tersebar dalam 156 desa dan kelurahan dalam 15 kecamatan.
"Bantuan yang akan diberikan kepada keluarga tidak mampu di daerah tersebut nantinya dalam bentuk beras dan telur. Dimana dalam proses pencairannya satu KPM per bulannya akan mendapat voucer belanja senilai Rp110 ribu yang diterima dalam bentuk beras dan telur," katanya.
Kabid Sosial Dinsos dan PMD Rejang Lebong, Ario Tomi.
Kalangan warga yang akan menerima bantuan ini tambah dia, nantinya akan dilayani sembilan warung yang dikelola oleh kelompok usaha bersama atau KUBE, dimana setiap outlet e-warung ini nantinya akan melayani 500-1.000 KPM, sehingga untuk kecamatan yang belum memiliki e-warung bisa mengambil di ke kecamatan terdekat.
Program e-warung itu sendiri digulirkan pemerintah pusat seiring dengan adanya pengalihan program bantuan beras untuk masyarakat sejahtera (Rastra) ke BPNT yang rencananya akan dimulai pada Februari 2018 mendatang, dimana pendistribusiannya di Rejang Lebong akan melalui sembilan e-warung.
Untuk memudahkan pendistribusian BNPT di 15 kecamatan di Rejang Lebong kata Ario Tomio saat ini sedang didirikan sembilan e-warung yang telah disetujui oleh Kementerian Sosial yang tersebar di Desa Kampung Melayu, Kecamatan Bermani Ulu, Desa Babakan Baru, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Desa Sambirejo dan Karang Jaya di Kecamatan Selupu Rejang.
Kemudian Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Sindang Kelingi, Desa Duku Ulu, Kecamatan Curup Timur. Desa Air Merah, Kecamatan Curup Tengah. Desa Rimbo Recap, Kecamatan Curup Selatan dan Desa Tabarenah, Kecamatan Curup Utara.
"Sedangkan untuk kecamatan yang belum ada e-warungnya saat ini kami belum tahu tekhnis pembagiannya dan saat ini kami masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat," ujarnya.***4***
