Bengkulu (Antaranews Bengkulu) - Kalangan aktivis lingkungan menyoroti kebijakan pemerintah pusat dalam pemenuhan kebutuhan listrik nasional dalam 10 tahun ke depan lewat Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018-2026 yang masih bergantung pada energi kotor baru bara.
"Ini kabar buruk bagi kelestarian lingkungan karena pemerintah masih bertumpu pada energi kotor batu bara yang selama ini sudah merusak berbagai sendi kehidupan masyarakat," kata Direktur Kanopi Bengkulu, Ali Akbar di Bengkulu, Kamis.
Ali mengatakan hal itu setelah membedah dokumen RUPTL 2018-2026 yang baru diluncurkan pemerintah pusat melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Selasa (13/3) di Jakarta.
Dalam RUPTL terbaru itu, pemerintah menargetkan penambahan setrum atau daya listrik sebesar 56.024 Megawatt (MW) dengan komposisi sumbangan PLTU batu bara mencapai 54,4 persen.
Penambahan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara lanjut Ali akan banyak dibangun di Pulau Sumatera dengan total penambahan 5.390 MW.
"Bisa dibayangkan daya rusak yang akan ditimbulkan di hulu penambangan batu bara dan setelah dibakar menghasilkan polutan yang mencemari udara," ucapnya.
Penambahan PLTU batu bara di wilayah Pulau Sumatera antara lain PLTU Sumsel-1 berkapasitas 300 MW, Banyuasin 240 MW, Riau-1 600 MW, Jambi 2 x 600 MW, Sumsel-6 berkapasitas 600 MW, Sumsel Mulut Tambang (MT) 350 MW, Sumsel-8 1.200 MW dan Sumatera-1 MT berkapasitas 600 MW.
Sementara di wilayah Provinsi Bengkulu, kehadiran proyek PLTU batu bara di Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu sejak awal ditolak masyarakat yang khawatir dengan debu kotor dan beracun yang akan mereka terima bila PLTU tersebut beroperasi.
Hingga kini, warga di Kelurahan Teluk Sepang tetap konsisten menolak PLTU berkapasitas 2x100 MW yang dimodali pemerintah Tiongkok tersebut dengan mendirikan posko perlawanan PLTU batu bara.
Kanopi lanjut Ali juga melakukan riset di beberapa daerah seperti di Samaran, Jambi, Kebur dan Bayung Lincir Sumatera Selatan di mana masyarakat mengeluhkan polusi dari cerobong PLTU batu bara.
Sebelumnya Menteri ESDM Ignatius Jonan saat merilis RUPTL 2018-2026 menyebutkan pemerintah memangkas target kapasitas pembangkit dari sebelumnya 77.873 MW menjadi 56.024 MW dengan alasan penyesuaian rata-rata pertumbuhan listrik nasional.
Target bauran energi di akhir 2025, untuk batu bara sekitar 54 persen, energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 23 persen, gas sekitar 22,2 persen, dan BBM 0,4 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
"Ini kabar buruk bagi kelestarian lingkungan karena pemerintah masih bertumpu pada energi kotor batu bara yang selama ini sudah merusak berbagai sendi kehidupan masyarakat," kata Direktur Kanopi Bengkulu, Ali Akbar di Bengkulu, Kamis.
Ali mengatakan hal itu setelah membedah dokumen RUPTL 2018-2026 yang baru diluncurkan pemerintah pusat melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Selasa (13/3) di Jakarta.
Dalam RUPTL terbaru itu, pemerintah menargetkan penambahan setrum atau daya listrik sebesar 56.024 Megawatt (MW) dengan komposisi sumbangan PLTU batu bara mencapai 54,4 persen.
Penambahan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara lanjut Ali akan banyak dibangun di Pulau Sumatera dengan total penambahan 5.390 MW.
"Bisa dibayangkan daya rusak yang akan ditimbulkan di hulu penambangan batu bara dan setelah dibakar menghasilkan polutan yang mencemari udara," ucapnya.
Penambahan PLTU batu bara di wilayah Pulau Sumatera antara lain PLTU Sumsel-1 berkapasitas 300 MW, Banyuasin 240 MW, Riau-1 600 MW, Jambi 2 x 600 MW, Sumsel-6 berkapasitas 600 MW, Sumsel Mulut Tambang (MT) 350 MW, Sumsel-8 1.200 MW dan Sumatera-1 MT berkapasitas 600 MW.
Sementara di wilayah Provinsi Bengkulu, kehadiran proyek PLTU batu bara di Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu sejak awal ditolak masyarakat yang khawatir dengan debu kotor dan beracun yang akan mereka terima bila PLTU tersebut beroperasi.
Hingga kini, warga di Kelurahan Teluk Sepang tetap konsisten menolak PLTU berkapasitas 2x100 MW yang dimodali pemerintah Tiongkok tersebut dengan mendirikan posko perlawanan PLTU batu bara.
Kanopi lanjut Ali juga melakukan riset di beberapa daerah seperti di Samaran, Jambi, Kebur dan Bayung Lincir Sumatera Selatan di mana masyarakat mengeluhkan polusi dari cerobong PLTU batu bara.
Sebelumnya Menteri ESDM Ignatius Jonan saat merilis RUPTL 2018-2026 menyebutkan pemerintah memangkas target kapasitas pembangkit dari sebelumnya 77.873 MW menjadi 56.024 MW dengan alasan penyesuaian rata-rata pertumbuhan listrik nasional.
Target bauran energi di akhir 2025, untuk batu bara sekitar 54 persen, energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 23 persen, gas sekitar 22,2 persen, dan BBM 0,4 persen.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018