Bengkulu (Antaranews Bengkulu) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu mengajak pemerintah daerah setempat agar proaktif mengunggah data masyarakat potensial calon debitur KUR.
Kepala DJPBN Provinsi Bengkulu Rinardi di Bengkulu, baru-baru ini, menyampaikan ajakan tersebut sebab metode realisasi kredit usaha rakyat 2018 ini berbeda dengan tahun sebelumnya.
"Tahun ini tidak ada lagi target dan batasan yang dialokasikan setiap provinsi, jadi kalau kita tidak sigap, bisa tidak kebagian karena kinerja provinsi lain lebih baik," kata dia.
Pada 2017, setiap provinsi mendapatkan target realisasi KUR, namun pada tahun ini, daerah bisa mengambil berapa saja yang mampu diserap dari alokasi nasional yang dianggarkan sebesar Rp120 triliun.
"Oleh sebab itu, peran pemerintah kabupaten dan kota sangat dibutuhkan, tidak cukup hanya mengandalkan menajemen pemasaran perbankan semata," katanya3 lagi.
Pada 2017, hanya tiga debitur saja yang berasal dari rekomendasi pemerintah daerah, dari 37 ribu debitur yang mendapatkan program KUR kala itu.
Peran pemerintah daerah mulai 2018 ini, lajut Rinardi, yaitu melakukan survei ke masyarakat, untuk menentukan masyarakat potensial sebagai calon penerima dan mengunggahnya dalam sistem informasi kredit program atau SIKP.
"Perbankan ke depannya cukup mengakses data SKIP ini, dan tinggal menyalurkan, ini lebih efisien karena pemerintah daerah lah yang paling paham kondisi masyarakatnya," ucap Rinardi.
DJPBN Provinsi Bengkulu berharap setidaknya penyerapan KUR 2018 mampu terealisasi sebesar target tahun sebelumnya, yakni Rp850 miliar.
"Kalau bisa lebih dari Rp1 triliun, maka akan terjadi percepatan pertumbuhan daerah di sisi usaha, bisnis, UMKM, dan utamanya perekonomian rakyat," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
Kepala DJPBN Provinsi Bengkulu Rinardi di Bengkulu, baru-baru ini, menyampaikan ajakan tersebut sebab metode realisasi kredit usaha rakyat 2018 ini berbeda dengan tahun sebelumnya.
"Tahun ini tidak ada lagi target dan batasan yang dialokasikan setiap provinsi, jadi kalau kita tidak sigap, bisa tidak kebagian karena kinerja provinsi lain lebih baik," kata dia.
Pada 2017, setiap provinsi mendapatkan target realisasi KUR, namun pada tahun ini, daerah bisa mengambil berapa saja yang mampu diserap dari alokasi nasional yang dianggarkan sebesar Rp120 triliun.
"Oleh sebab itu, peran pemerintah kabupaten dan kota sangat dibutuhkan, tidak cukup hanya mengandalkan menajemen pemasaran perbankan semata," katanya3 lagi.
Pada 2017, hanya tiga debitur saja yang berasal dari rekomendasi pemerintah daerah, dari 37 ribu debitur yang mendapatkan program KUR kala itu.
Peran pemerintah daerah mulai 2018 ini, lajut Rinardi, yaitu melakukan survei ke masyarakat, untuk menentukan masyarakat potensial sebagai calon penerima dan mengunggahnya dalam sistem informasi kredit program atau SIKP.
"Perbankan ke depannya cukup mengakses data SKIP ini, dan tinggal menyalurkan, ini lebih efisien karena pemerintah daerah lah yang paling paham kondisi masyarakatnya," ucap Rinardi.
DJPBN Provinsi Bengkulu berharap setidaknya penyerapan KUR 2018 mampu terealisasi sebesar target tahun sebelumnya, yakni Rp850 miliar.
"Kalau bisa lebih dari Rp1 triliun, maka akan terjadi percepatan pertumbuhan daerah di sisi usaha, bisnis, UMKM, dan utamanya perekonomian rakyat," ujarnya.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018