Rejang Lebong (Antaranews Bengkulu) - Petugas gabungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu melakukan inspeksi mendadak lokasi tambang yang dibuka dalam kawasan pertanian di daerah itu.
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Rejang Lebong, Afnisardi usai melaksanakan Sidak, Jumat, mengatakan pemeriksaan lapangan ini dilakukannya bersama dengan petugas Satpol PP setempat.
"Sidak yang kami lakukan ini untuk melihat langsung aktifitas pertambangan yang ada di Kelurahan Talang Benih yang merupakan kawasan terlarang untuk usaha pertambangan. Kelurahan Talang Benih merupakan daerah penyangga pertanian dan sudah diatur dalam Perda RTRW," ujarnya.
Dari pemeriksaan lapangan ini mereka menemukan dua lokasi tambang yang sudah dipasangi garis polisi, baik di lokasi penambangan, pintu masuk maupun pondok-pondok tempat penambang beristirahat.
Kedua lokasi tambang yang diperiksa ini berada di RT 03 RW 06, Kelurahan Talang Benih. Kedua tambang ini beberapa tahun lalu sudah ditutup oleh petugas gabungan dari Pemkab Rejang Lebong dan Polres Rejang Lebong, namun beberapa waktu belakangan kembali beroperasi.
Pelaksanaan sidak lokasi tambang yang dilakukan DPMPTSP bersama dengan Satpol PP tersebut merupakan perintah Bupati Rejang Lebong, karena kawasan Kelurahan Talang Benih sudah ditetapkan sebagai daerah penyangga pertanian dalam Perda RTRW No.08/2012.
Sidak itu sendiri masih akan dilakukan pihaknya pada minggu depan, hal ini dilakukan guna memastikan dua lokasi tambang yang sudah dipasangi garis polisi itu benar-benar tidak beroperasi lagi. Selain itu pihaknya juga akan melakukan penertiban terhadap usaha pertambangan galian C yang ada di 15 Kecamatan di Rejang Lebong.
Sementara itu Hairul, salah satu pemilik tambang pasir di Kelurahan Talang Benih yang diperiksa oleh tim ini meminta petugas agar menertibkan seluruh usaha pertambangan galian C yang ada di wilayah itu dan tidak hanya sebatas di Talang Benih saja.
"Masih banyak usaha pertambangan yang tidak memiliki izin namun masih beroperasi, kalau mau ditutup maka tutup semuanya. Lahan saya itu merupakan lahan tidur dan tidak produktif, air untuk sawah tidak ada, dan dibawahnya ada pasir yang kita ambil," kata Hairul.
Dia berharap ada pertimbangan dari pemerintah daerah setempat, karena usaha tambang miliknya yang memiliki luasan 1,5 hektare itu sebelumnya sudah hampir dua tahun tutup dan baru saja buka lagi namun sudah ditutup petugas lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Rejang Lebong, Afnisardi usai melaksanakan Sidak, Jumat, mengatakan pemeriksaan lapangan ini dilakukannya bersama dengan petugas Satpol PP setempat.
"Sidak yang kami lakukan ini untuk melihat langsung aktifitas pertambangan yang ada di Kelurahan Talang Benih yang merupakan kawasan terlarang untuk usaha pertambangan. Kelurahan Talang Benih merupakan daerah penyangga pertanian dan sudah diatur dalam Perda RTRW," ujarnya.
Dari pemeriksaan lapangan ini mereka menemukan dua lokasi tambang yang sudah dipasangi garis polisi, baik di lokasi penambangan, pintu masuk maupun pondok-pondok tempat penambang beristirahat.
Kedua lokasi tambang yang diperiksa ini berada di RT 03 RW 06, Kelurahan Talang Benih. Kedua tambang ini beberapa tahun lalu sudah ditutup oleh petugas gabungan dari Pemkab Rejang Lebong dan Polres Rejang Lebong, namun beberapa waktu belakangan kembali beroperasi.
Pelaksanaan sidak lokasi tambang yang dilakukan DPMPTSP bersama dengan Satpol PP tersebut merupakan perintah Bupati Rejang Lebong, karena kawasan Kelurahan Talang Benih sudah ditetapkan sebagai daerah penyangga pertanian dalam Perda RTRW No.08/2012.
Sidak itu sendiri masih akan dilakukan pihaknya pada minggu depan, hal ini dilakukan guna memastikan dua lokasi tambang yang sudah dipasangi garis polisi itu benar-benar tidak beroperasi lagi. Selain itu pihaknya juga akan melakukan penertiban terhadap usaha pertambangan galian C yang ada di 15 Kecamatan di Rejang Lebong.
Sementara itu Hairul, salah satu pemilik tambang pasir di Kelurahan Talang Benih yang diperiksa oleh tim ini meminta petugas agar menertibkan seluruh usaha pertambangan galian C yang ada di wilayah itu dan tidak hanya sebatas di Talang Benih saja.
"Masih banyak usaha pertambangan yang tidak memiliki izin namun masih beroperasi, kalau mau ditutup maka tutup semuanya. Lahan saya itu merupakan lahan tidur dan tidak produktif, air untuk sawah tidak ada, dan dibawahnya ada pasir yang kita ambil," kata Hairul.
Dia berharap ada pertimbangan dari pemerintah daerah setempat, karena usaha tambang miliknya yang memiliki luasan 1,5 hektare itu sebelumnya sudah hampir dua tahun tutup dan baru saja buka lagi namun sudah ditutup petugas lagi.
Editor : Riski Maruto
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018