Bengkulu (Antaranews Bengkulu) - Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menerima puluhan laporan warga mengenai sejumlah persoalan dan kendala terkait sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB.
"Ya puluhan, untuk seluruh kabupaten dan kota, besok kita akan tidaklanjuti dengan inspeksi mendadak," kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Muharamin di Bengkulu, Selasa.
Sejumlah permasalahan yang dikeluhkan oleh orang tua murid maupun calon siswa kata dia, seperti, mengenai sinkronisasi sistem berbasis daring PPDB 2018 dengan penyerahan bukti fisik ke sekolah, sistem zonasi, dan beberapa kendala lainnya.
"Kami sudah berkeliling ke beberapa kabupaten seperti Rejang Lebong, Lebong, Seluma bahkan Kota Bengkulu, dan keluhannya sama. Contohnya ada yang masuk ring satu untuk zonanya, namun tidak bisa bersekolah di sekolah yang dimaksud," ucapnya.
Komisi IV DPRD Bengkulu lanjut dia juga menemukan permasalahan kurang sinkronnya instruksi dinas pendidikan setempat ke pihak sekolah terkait sistem dan proses PPDB.
"Saat rapat, ada kepala sekolah yang tidak datang, sehingga pemahamannya kurang, akhirnya menimbulkan persoalan. Tetapi setelah kita turun bersama dinas, kondisi ini sudah bisa teratasi," kata dia.
Selain lain, menyangkut penerimaan siswa baru ini yang cukup menjadi perhatian lainnya, lanjut diri Muharamin, yakni jumlah siswa di kabupaten-kabupaten tidak seimbang dengan di kota.
Siswa baru terlihat lebih menumpuk hanya di Kota Bengkulu saja, namun sebaliknya di kabupaten-kabupaten sekolah kekurangan peserta didik.
"Di Kota Bengkulu, kita kekurangan gedung dan kelebihan siswa, sementara di kabupaten-kabupaten kita kekurangan siswa dan guru punya gedung yang cukup (untuk menampung lebih banyak peserta didik lagi)," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
"Ya puluhan, untuk seluruh kabupaten dan kota, besok kita akan tidaklanjuti dengan inspeksi mendadak," kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Muharamin di Bengkulu, Selasa.
Sejumlah permasalahan yang dikeluhkan oleh orang tua murid maupun calon siswa kata dia, seperti, mengenai sinkronisasi sistem berbasis daring PPDB 2018 dengan penyerahan bukti fisik ke sekolah, sistem zonasi, dan beberapa kendala lainnya.
"Kami sudah berkeliling ke beberapa kabupaten seperti Rejang Lebong, Lebong, Seluma bahkan Kota Bengkulu, dan keluhannya sama. Contohnya ada yang masuk ring satu untuk zonanya, namun tidak bisa bersekolah di sekolah yang dimaksud," ucapnya.
Komisi IV DPRD Bengkulu lanjut dia juga menemukan permasalahan kurang sinkronnya instruksi dinas pendidikan setempat ke pihak sekolah terkait sistem dan proses PPDB.
"Saat rapat, ada kepala sekolah yang tidak datang, sehingga pemahamannya kurang, akhirnya menimbulkan persoalan. Tetapi setelah kita turun bersama dinas, kondisi ini sudah bisa teratasi," kata dia.
Selain lain, menyangkut penerimaan siswa baru ini yang cukup menjadi perhatian lainnya, lanjut diri Muharamin, yakni jumlah siswa di kabupaten-kabupaten tidak seimbang dengan di kota.
Siswa baru terlihat lebih menumpuk hanya di Kota Bengkulu saja, namun sebaliknya di kabupaten-kabupaten sekolah kekurangan peserta didik.
"Di Kota Bengkulu, kita kekurangan gedung dan kelebihan siswa, sementara di kabupaten-kabupaten kita kekurangan siswa dan guru punya gedung yang cukup (untuk menampung lebih banyak peserta didik lagi)," ujarnya.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018